TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menerima kunjungan kerja Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Inspeksi Pimpinan, Rabu (12/2/2025).
Kunjungan ini pun bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan memperkuat sistem pengawasan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Inspeksi Pimpinan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum, dimulai pada 11 hingga 14 Februari 2025 dan mencakup Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Bintan, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, dan Kejaksaan Negeri Batam.
Pada Rabu (12/02/2025), kegiatan inspeksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Aula Sasana Baharudin Loppa, Kejati Kepri, dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Teguh Subroto, S.H., M.H., dan jajaran pimpinan lainnya.
Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh seluruh pegawai Kejari dan Cabjari di wilayah Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Kepala Kejati Kepri menyampaikan rasa terhormat atas kunjungan yang dilakukan dalam rangka evaluasi dan pengawasan kinerja.
“Inspeksi ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan pengawasan di Kejaksaan,” ujar Teguh Subroto.
Kajati Kepri juga memaparkan capaian kinerja di tahun 2024, serta inovasi produk unggulan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, seperti Command Center Marine dan Jaga Hutan Lindung di Pulau Rempang, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Dr. Rudi Margono, menjelaskan, Inspeksi Pimpinan merupakan upaya peningkatan kinerja dan pengawasan atas semua aspek kejaksaan.
Ia juga menyampaikan lima strategi besar yang difokuskan pada penerapan hukum yang modern, pemberantasan korupsi, pemulihan aset, transformasi layanan keadilan, serta pembangunan hukum berbasis Pancasila.
“Inspeksi ini penting dalam mewujudkan Kejaksaan RI yang berintegritas dan bebas dari praktik KKN,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sistem pengawasan internal Kejaksaan Agung semakin diperkuat, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayah Kepulauan Riau. (*)
