DELTAKEPRI.CO.ID|TANJUNGPINANG — Komitmen Wali Kota Tanjungpinang Rahma dalam pengelolaan anggaran dan realisasi keuangan daerah, terbayar dengan diumumkannya Pemerintah Kota Tanjungpinang termasuk daerah dengan persentase realisasi belanja APBD tahun anggaran 2021 dari 98 kota se-Indonesia, berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Terkait hal tersebut, Rahma menyampaikan hasil ini merupakan komitmen dan kesungguhan kepala daerah untuk mengawal proses anggaran, mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran hingga penyerapan anggaran.
“Berkat dukungan dan kerjasama bersama seluruh perangkat daerah Pemko Tanjungpinang, Alhamdulillah dapat tercapai target yang diharapkan,” ungkap Rahma pada Minggu (25/5).
Berdasarkan laporan capaian realisasi APBD Kota Tanjungpinang per tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 97,79% untuk realisasi fisik dan 92,14 % serapan keuangan.
“Artinya seluruh pekerjaan atau proyek fisik dan keuangan selesai dan terbayarkan, kegiatan dilaksanakan dengan baik, kegiatan yang dianggarkan pada tahun berjalan telah dibayarkan, tidak ada hutang, dan tidak terjadi defisit anggaran,” jelasnya.
Rahma menambahkan, Pemko Tanjungpinang terus memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2022 ini meskipun di awal tahun proses penyerapan APBD mengalami keterlambatan karena adanya perubahan regulasi keuangan daerah dari Permendagri No.13/2006 menjadi Permendagri No.77/2020 sehingga terjadi perubahan sistem dari Simda menjadi SIPD.
Rahma juga berharap kepada seluruh Perangkat Daerah tetap bekerja keras agar penyerapan dan realisasi anggaran tahun ini juga maksimal.
“Kepada seluruh perangkat daerah agar bergerak cepat dalam penyerapan anggaran APBD. Sesuai dengan instruksi Presiden dan Gubernur, daerah diminta untuk segera membelanjakan anggarannya untuk pembangunan, kesejahteraan, serta membantu pemulihan ekonomi,” tambahnya.
Guna mempercepat penyerapan anggaran, sambung Rahma, seluruh pimpinan OPD agar berkomitmen dalam pencapaian target fisik dan keuangan dan secara berkelanjutan dilakukan evaluasi setiap triwulannya.
“Agar terencana dan terukur, evaluasi terhadap penyerapan anggaran gdan realisasi belanja daerah selalu di evaluasi setiap triwulan yang disejalankan dengan rapat bulanan agar diketahui progres dan hambatan atau kendala yang terjadi,” sambungnya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) keuangan daerah tahun 2022, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang menjadi salah satu peserta dari 39 daerah diantara Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia, Juni mendatang. Sekaligus memberikan penghargaan atas Pemerintah daerah dengan realisasi tertinggi pendapatan, belanja dan PAD.
