BATAM, deltakepri.co.id — Pemerintah Kota Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Kesepakatan itu melibatkan 30 perusahaan yang tergabung dalam APINDO Batam.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026), dan disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, kerja sama tersebut merupakan upaya menerjemahkan pertumbuhan investasi menjadi peluang kerja yang lebih besar bagi warga Batam.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah menyampaikan kepada kalangan perusahaan mengenai target prioritas 15–20 persen rekrutmen bagi tenaga kerja lokal.
Menurut Amsakar, komitmen tersebut perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih konkret dan terukur.
“Dulu kita sudah sepakat, 15–20 persen rekrutmen diprioritaskan untuk anak Batam saat pertemuan dengan HRD perusahaan se-Kota Batam. Namun, komitmen lisan saja tidak cukup. Kita perlu aksi nyata yang lebih konkret dan terukur,” ujar Amsakar.
Kesepakatan dengan APINDO menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses rekrutmen bagi warga Batam.
Realisasi awal ditunjukkan PT Pegai Union yang merekrut 200 tenaga kerja dan seluruhnya disebut merupakan warga Batam.
Pemko Batam juga menyiapkan pemantauan melalui sistem SIMNAKER milik Dinas Tenaga Kerja.
Sistem tersebut digunakan untuk membantu memantau proses penyerapan tenaga kerja secara lebih terukur.
Kebijakan afirmasi tenaga kerja lokal tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi Batam.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Batam tercatat tumbuh 7,28 persen secara tahunan.
Berdasarkan data investasi yang disampaikan pemerintah, realisasi investasi melalui LKPM pada semester I 2026 mencapai sekitar Rp29,9 triliun.
Data BP Batam juga mencatat realisasi investasi semester I sebesar Rp29,89 triliun dan penyerapan tenaga kerja mencapai 40.943 orang.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap dibarengi tantangan ketenagakerjaan. Amsakar menilai arus migrasi ke Batam ikut meningkatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan.
“Batam adalah magnet pencari kerja. Jika tidak ada keberpihakan pemerintah, kita khawatir angka pengangguran justru akan meningkat lagi. Karena itu, intervensi ini sangat krusial,” katanya.
Amsakar menegaskan prioritas terhadap tenaga kerja lokal tidak dimaksudkan untuk menutup kesempatan bagi pekerja dari luar daerah ataupun menghambat investasi.
Pemerintah, kata dia, memilih membangun kesepahaman dengan dunia usaha agar pertumbuhan investasi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Batam.
“Kita ambil jalan tengah terbaik. Kita duduk bersama, cari solusi, dan pastikan warga Batam mendapat manfaat dari booming investasi ini,” ujar Amsakar.
Selain mendorong penyerapan tenaga kerja, Pemko Batam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal.
Pelatihan diarahkan agar kemampuan pencari kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Sebelumnya, Pemko Batam juga telah mendorong kerja sama dengan APINDO dan perusahaan besar untuk memperluas peluang kerja serta menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha.
Ketua APINDO Kota Batam Rafki Rasyid menyambut baik kesepakatan tersebut.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan manfaat yang dirasakan pekerja dan pelaku usaha lokal.
“Kalau ibarat kue, kue ekonomi kita terus bertumbuh. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu dinikmati orang Batam? Kami berharap pengusaha lokal dan pekerja lokal juga merasakan dampaknya,” ujar Rafki.
APINDO Batam yang menaungi sekitar 700 anggota menyatakan siap mengawal kesepakatan tersebut.
Rafki mengatakan dunia usaha perlu bekerja bersama pemerintah untuk memastikan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal semakin terbuka.
“Kami harus bekerja keras setelah ini untuk memastikan tenaga kerja lokal benar-benar terserap,” katanya.
Kesepakatan Pemko Batam dan APINDO menjadi bagian dari upaya mempertemukan pertumbuhan investasi dengan kebutuhan tenaga kerja.
Pemerintah daerah berharap investasi yang masuk tidak hanya tercermin dalam angka ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi masyarakat setempat. (*)
