Penulis: Buana F. Februari,
Budak Tanjungpinang.
“Raja alim raja disembah, raja zalim raja disanggah.”
Tersebab hak Melayu, maka tak dapatlah aku elak darah panas yang mengalir deras dalam raga menentang titah.
Daulat Tuanku.
Patek pacar yang hina datang bersurat, sepekan jelang hari jadi ke-23 Provinsi Kepulauan Riau pada 24 September 2025.
Yang Mulia Gubernur Kepri,
Tuan Ansar Ahmad.
Sejak Traktat London 1824, Melayu telah terkoyak. Kita yang serumpun dibuat tak bisa berpantun, yang berjiran akhirnya bersindiran.
Tanah Melayu yang membentang membelah laut kini ibarat hamparan rumput: tak lagi mampu temberang, apalagi nak pecah tembelang. Entahlah.
Surat ini kami buat sebab qalbu tergelitik, marwah terusik, mendengar kabar Tanjungpinang hendak dilelang.
Lebih getir lagi, yang hendak dilelang itu diberi nama Taman Gurindam 12. Patutkah demikian?
Paduka Gubernur yang Bijak Laksana,
Tanjungpinang ini tanah bertuah. Pulau Penyengat penuh sejarah. Kami sebagai budak tempatan terperanjat mendengar ikhwal pelelangan Taman Gurindam 12 untuk masa 30 tahun, yang disebut-sebut sebagai kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Kami adalah saksi awal pergerakan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Pada 8 Mei 1998, almarhum Bupati Kepulauan Riau H. Abdul Manan Saiman meresmikan Sekretariat Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau (IPMKR) Bandung.
Dari situlah tercetus gagasan pemekaran wilayah: bagaimana kita bisa mengurus tanah kita sendiri demi kemakmuran. Tertaut indah dalam kalimat: merangkai pulau memakmurkan negeri. Al-Fatihah untuk Abdul Manan Saiman.
Maka, bila kembali pada sejarah, semangat membentuk Provinsi Kepri adalah untuk mempersingkat rentang kendali, mengurus sendiri tanah kita dari Natuna hingga Lingga.
Mengapa kini, setelah 23 tahun, negeri ini justru dilelang? Apakah tuan Gubernur tak sanggup mengurusnya? Jika merasa tak mampu, janganlah berjanji hendak meratakan pembangunan Kepri.
Takkanlah hanya untuk membangun tiga-empat petak kapling sampai harus melelang negeri 30 tahun.
Kami tantang tuan bersuara lantang di hadapan Presiden Prabowo Subianto: katakan Kepri ini kaya minyak, gas, mineral, dan potensi laut.
Katakan bahwa negeri ini pasir berdengung. Jangan takut bicara. Kami siap kembali duduki Jakarta bila Kepri terus diabaikan. Marwah kami terusik. Jangan paksa Kepri menjerit merdeka.
Gubernur Kepri yang Setia Amanah,
Ada persoalan yang lebih penting diselesaikan. Sejak Tanjungpinang menjadi kota otonom pada 2001, masih banyak aset yang seharusnya milik Pemko Tanjungpinang namun dikuasai Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri.
Aset-aset bernilai tinggi itu tak juga dialihkan, bahkan ketika tuan menjabat dua periode sebagai Bupati Bintan.
Kini, dengan niat melelang kawasan Taman Gurindam 12, seolah tuan menikam jantung kota kami. Tanjungpinang mangkat dilelang. Pemko dibuat tak berwenang atas teritorialnya sendiri.
Alasan skema KSP atau nama lain terdengar seakan Tanjungpinang tak bertuan. Padahal kota ini punya pemimpin yang dipilih rakyat untuk membenahi dan memajukan negeri.
Jangan dipaksa kehendak, karena nasib Taman Gurindam 12 adalah hak masyarakat Tanjungpinang.
Tuan Gubernur yang Gagah Perkasa,
Belajarlah dari pengalaman. Pernah ada aset daerah diserahkan ke pihak luar, misalnya Kompleks Kolam Renang Dendang Ria di Jalan Ir. Sutami, Tanjungpinang.
Puluhan tahun dikuasai, kini terbengkalai tak terurus. Tak jelas ke mana sewa dibayar, siapa yang menikmati.
Tak usahlah berkilah hendak buat kawasan branded. Selesaikan dulu persoalan aset Barang Milik Daerah (BMD) yang semestinya di bawah kewenangan Pemko Tanjungpinang.
Kami percaya Wali Kota Lis Darmansyah mampu membawa perubahan. Janganlah aset dikepit, janganlah kreativitas Pemko dijepit.
Akhir kata, kami mohon maaf bila ada silap kata, baik disengaja maupun tidak. Sebagai budak jati Tanjungpinang, kami berhak bersuara dan peduli pada negeri. Untuk itu kami berujar:
Bang Ansar Ahmad, sudahlah bang…
Sebagai penutup surat, izinkan kami berpantun:
Tiap burung kenek-kenek,
Asalnya dari Tanjung Batu.
Maaflah kakek-nenek,
Menyesal kami pilih nomor satu.
