Beranda Kepri Refleksi 77 Tahun Kemerdekaan, BEM UMRAH: Kesejahteraan Masyarakat Maritim Representasi Indonesia

Refleksi 77 Tahun Kemerdekaan, BEM UMRAH: Kesejahteraan Masyarakat Maritim Representasi Indonesia

0
BEM KM UMRAH gelar Refleksi 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di depan tugu proklamasi kota Tanjungpinang

Deltakepri.co.id|Tanjungpinang – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (BEM KM UMRAH) menggelar Refleksi 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di depan tugu proklamasi kota Tanjungpinang.

Dengan dua (2) pernyataan, yakni tentang kesejahteraan rakyat indonesia secara umum, dan kesejahteraan masyarakat maritim secara khusus. Sebagai harapan yang tertuang didalam pancasila sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Indonesia dikenal dimata dunia sebagai negara maritim, akan tetapi sampai dengan 77 tahun negara Indonesia, Indonesia masih ragu-ragu melangkah sebagai bangsa yang memang berciri khas kemaritiman,” terang Presiden Mahasiswa UMRAH, Alfi Riyan Syafutra Selasa (09/08/2022).

“Negara maritim seakan akan hanya sebatas cerita sejarah pendirian bangsa, bukan sebagai dasar membangun bangsa dan negara, padahal jikalau indonesia dikenal sebagai negara maritim sehasrunya indonesia harus merepresentasikan negara maritim itu secara konseptual dan kongkrit. Masyarakat maritim dipesisir juga berhak mendapatkan kesejahteraan seperti masyarakat di kota – kota,” tukasnya.

Alfi Riyan menambahkan, refleksi ini digagas untuk menyampaikan bahwa masyarakat indonesia belum benar benar mendaptkan kesejahteraan, khususnya masyarakat maritim di pesisir pulau pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bicara kesejahteraan masyarakat maritim adalah ejawantah Indonesia sebagai negara Maritim dan bicara tentang wajah negara Indonesia,” ujarnya.

BEM KM URMAH, lanjut AlfiRiyan, Kesejahteran masyarakat maritim adalah jawaban untuk negara dalam menghadapi dan sikap menjawab klaim negara Maritim itu sendiri.

Menurutnya, momentum kemerdekaan ini, negara harus evaluasi besar-besaran dan harus memperhatikan masyarakat maritim di pesisir daerah perbatasan, dipulau pulauĀ  dan daerah daerah maritim lainnya.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi harus fokus ke arah kemaritiman, baik itu tentang Nelayan, Perhubungan, Telekomunikasi dan Pertahanan dan Keamanan Maritim,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here