TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id — Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad terkait program prioritas Presiden RI.
Rapat tersebut berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (7/9/2026). Raja Ariza hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat.
Sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain pembangunan dan revitalisasi puskesmas serta laboratorium puskesmas, penanganan stunting dan tuberkulosis (TBC), capaian imunisasi, serta program Cek Kesehatan Gratis.
Selain sektor kesehatan, rakor membahas ketersediaan rumah subsidi, kebutuhan air dan listrik, hingga pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut.
Perkembangan pelaksanaan program juga diminta dilaporkan kepada pemerintah provinsi.
Menurut Ansar, Pemprov Kepri memiliki posisi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Kepri merupakan perpanjangan tangan antara Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat. Maka kita harus sejalan dan sepakat untuk sama-sama serius dalam membangun daerah kita,” kata Ansar.
Raja Ariza mengatakan Pemko Tanjungpinang akan menindaklanjuti hasil rakor melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah keterbatasan peralatan kesehatan di puskesmas.
Menurut Ariza, gedung puskesmas telah tersedia di setiap kecamatan, tetapi sejumlah peralatan kesehatan masih belum memadai.
“Terkait puskesmas dan labor, kami sudah memiliki gedung di setiap kecamatan. Namun, kendala saat ini adalah alat-alat kesehatan yang belum memadai. Kami berharap Pemprov Kepri dapat memfasilitasi pengajuan bantuan alat kesehatan ke pemerintah pusat,” ujar Ariza.
Selain kesehatan, Ariza menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam memenuhi sejumlah kebutuhan pembangunan.
Persoalan air, ketersediaan lahan untuk perumahan subsidi, serta regulasi tata ruang juga menjadi perhatian.
Ia mengatakan Pemko Tanjungpinang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Pemprov Kepri agar sejumlah program prioritas dapat direalisasikan di daerah.
“Maka Pemko Tanjungpinang berharap adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan pembangunan di Kota Tanjungpinang,” katanya.
Ariza juga menyebut Pemko Tanjungpinang telah melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan sebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan bagi investor.
Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat mendukung masuknya investasi sekaligus mempercepat pembangunan di Tanjungpinang.
Hasil rakor selanjutnya akan ditindaklanjuti Pemko Tanjungpinang melalui koordinasi lintas perangkat daerah, terutama untuk program kesehatan, rumah subsidi, kebutuhan dasar, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Penulis: Indra
Editor: Red
