BATAM, deltakepri.co.id – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Wali Kota Batam, Rabu, 11 Maret 2026.
Dalam pertemuan itu, Amsakar didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Amsakar mengatakan pemerintah daerah menyambut baik evaluasi yang dilakukan BPKP sejak tahap perencanaan.
Menurut dia, pengawasan sejak awal dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko dan melakukan perbaikan sebelum program dijalankan.
“Kami terbuka dengan kehadiran tim BPKP karena pandangan dari pihak eksternal penting untuk memastikan perencanaan yang disusun benar-benar efektif dan tepat sasaran,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan Kota Batam saat ini mulai bergeser dari fokus infrastruktur menuju penguatan sumber daya manusia.
Kebijakan tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Beberapa program yang disiapkan antara lain penyediaan seragam sekolah gratis, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Menurut Amsakar, cakupan UHC di Batam saat ini telah mencapai 98,12 persen.
Selain itu, Pemerintah Kota Batam juga memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Program tersebut menyasar ribuan pekerja seperti pengemudi ojek daring, imam masjid hingga penambang pancung.
Amsakar menambahkan bahwa pemerintah daerah juga telah menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi pembangunan nasional, termasuk program strategis seperti pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, serta persiapan program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mudzakir mengatakan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan bagian dari agenda prioritas nasional.
Hasil evaluasi dari berbagai daerah nantinya akan dihimpun oleh BPKP pusat untuk dilaporkan kepada Presiden.
“Pengawasan sejak tahap perencanaan penting agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan, dapat dilakukan lebih awal,” ujar Mudzakir.
Ia menyebutkan terdapat lima sektor yang menjadi fokus evaluasi di Batam, yakni pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
Menurut Mudzakir, tim BPKP akan menelaah penjabaran program dan anggaran di setiap OPD guna memastikan setiap alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan. (*)
