BATAM, deltakepri.co.id — Pemerintah Kota Batam memperkuat penanganan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi berbasis wilayah.
Pemutakhiran data serta peningkatan anggaran menjadi bagian dari strategi pemerintah pada 2026.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui Juli 2026, terdapat 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa yang masuk Desil 1.
Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan data BPS Kota Batam hingga September 2025 yang mencatat penduduk miskin sebanyak 68,04 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 3,81 persen.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan penurunan jumlah tersebut menjadi salah satu indikator dalam melihat perkembangan penanganan kemiskinan di daerah.
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga keluar dari kemiskinan,” ujar Rudi, Selasa (29/9/2026).
Menurut Rudi, Pemko Batam menjalankan penanganan kemiskinan melalui tiga strategi utama.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, rumah layak huni, serta bantuan kebutuhan dasar.
Strategi kedua diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan masyarakat melalui pelatihan berbasis industri, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, dan kemitraan dengan sektor industri.
Sementara strategi ketiga menyasar pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah, terutama kawasan kumuh dan hinterland.
Program lintas organisasi perangkat daerah juga diperkuat agar penanganannya lebih terpadu.
Data DTSEN menjadi salah satu dasar Pemko Batam dalam menentukan sasaran intervensi. Dari 19.220 keluarga yang masuk Desil 1, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sagulung sebanyak 2.740 keluarga.
Berikutnya Kecamatan Galang dengan 2.412 keluarga dan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Jika dilihat berdasarkan jumlah jiwa, Sagulung mencatat 8.441 jiwa dan Galang 8.223 jiwa.
Data tersebut menunjukkan karakteristik kemiskinan di Batam berbeda antara kawasan perkotaan dan wilayah hinterland sehingga membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Selain data kemiskinan umum, Pemko Batam juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem. Pada 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori miskin ekstrem,” katanya.
Dari sisi pemberdayaan ekonomi, pemerintah mencatat 10.310 jiwa usia produktif belum bekerja.
Di sisi lain, sebanyak 3.389 keluarga telah memiliki usaha, sedangkan 10.396 keluarga belum memiliki aset produktif.
Data tersebut menjadi dasar untuk memperkuat program pelatihan kerja, bantuan modal, pembinaan usaha, hingga penyediaan sarana produksi.
Penguatan penanganan kemiskinan juga terlihat dari peningkatan anggaran. Anggaran yang dialokasikan Pemko Batam meningkat dari Rp88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, kemudian Rp565,56 miliar pada 2025 dan mencapai Rp864,95 miliar pada 2026.
“Penguatan penanganan kemiskinan juga terlihat dari dukungan anggaran. Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat dari Rp88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, Rp565,56 miliar pada 2025, dan Rp864,95 miliar pada 2026 yang tersebar di berbagai OPD,” ujar Rudi.
Pada 2026, alokasi tersebut terbagi untuk tiga strategi utama. Sebanyak Rp466,35 miliar diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, Rp14,15 miliar untuk peningkatan pendapatan, dan Rp384,45 miliar untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Pemko Batam menargetkan penanganan kemiskinan ke depan semakin terintegrasi melalui konvergensi program, pemanfaatan data yang diperbarui, serta penajaman intervensi di wilayah prioritas.
Upaya tersebut diarahkan tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga memperkuat kemampuan ekonomi agar masyarakat dapat semakin mandiri dan keluar dari kerentanan kemiskinan secara berkelanjutan. (*)
