Deltakepri.co.id|Tanjungpinang – Gubernur Kepri Ansar Ahmad kukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri di Aula Gedung Daerah, Senin (09/01/2023).
Ansar mengatakan, catatan penting Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022 harus menjadi perhatian Pemprov Kepri.
“Insya Allah, seluruh sub system akan didorong bekerja lebih baik dengan indikator kinerja yang dapat diukur. Agar tiap tahunnya satu demi satu kekurangan dapat diatasi,” kata Ansar.
Menurut Ansar, membangun Provinsi Kepri itu berbeda dengan membangun wilayah-wilayah kontinental di daratan.
“Laut 96 persen, daratan 4 persen. Terdapat 22 pulau terdepan berbatasan langsung negara tetangga. Untuk itu urusan prosperity atau kesejahteraan dan kedaulatan menjadi prioritas utama,” terangnya.
Selain itu, Ansar juga tak lupa memberikan apresiasinya ke BPKP Kepri dengan menjamin penyelenggaraan pemerintahan baik.
Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang sebelumnya, Wawan Yulianto selalu berdiskusi dengan pihaknya sehingga pemerintahan berjalan efektif, akuntabel dan transparan.
“Mudah-mudahan hal ini dapat dilanjutkan dengan pak Mardiyanto kedepan. Dapat saling mengingatkan mendukung mencapai kinerja lebih baik lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto menyampaikan sambutan Kepala BPKP RI, berharap Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru bisa diterima Pemprov Kepri.
Baik instansi pusat, pemda di Kepri, BUMN, BUMD, hingga Pemerintah desa untuk dapat berkinerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Iwan mengungkapkan kehadiran perwakilan BPKP Kepri ini dalam rangka pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sepanjang tahun 2022 telah direalisasikan.
Agendanya mencakup 7 sektor dan 99 topik prioritas pengawasan termasuk APBD Pemprov Kepri tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022.
“Mudah-mudahan saran dan rekomendasi ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian intern dan manajemen resiko di wilayah Pemprov Kepri,” harapnya.
