TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Komando Distrik Militer (Kodim) 0315 Tanjungpinang berperan aktif dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tanjungpinang, Bintan, dan Lingga.
Kegiatan monitoring mencakup pengawasan terhadap pasokan bahan baku, kualitas makanan, hingga proses pendistribusian ke setiap sekolah penerima manfaat program.
Dandim 0315 Tanjungpinang, Kolonel Inf Abdul Hamid, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar serta terhindar dari kendala yang dapat merugikan masyarakat.
“Kita ketahui bersama, wilayah Tanjungpinang, Bintan, dan Lingga bukanlah daerah produksi bahan baku. Sebagian besar pasokan berasal dari luar kota seperti Medan atau Pekanbaru. Karena itu, perlu perhatian khusus,” ujar Kolonel Abdul Hamid, Jumat (17/10/2025).
Ia menambahkan, karena Provinsi Kepulauan Riau termasuk wilayah konsumen, maka diperlukan koordinasi intensif antara pemerintah daerah, dinas terkait, Bulog, serta sektor swasta agar pasokan bahan baku tetap terjaga dan stabil.
“Kalau pasokan terhambat, bisa berpengaruh pada inflasi. Bila harga bahan naik, otomatis menu makanan juga akan terdampak. Di sinilah peran Kodim untuk membantu kesuksesan program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Menurut Dandim, hingga saat ini pelaksanaan program MBG di wilayah Tanjungpinang, Bintan, dan Lingga berjalan baik tanpa kendala berarti.
“Alhamdulillah sejauh ini lancar, belum ditemukan permasalahan yang signifikan,” tuturnya.
Di wilayah Bintan, tercatat 4 dari 10 dapur MBG telah beroperasi, sedangkan di Tanjungpinang 8 dapur telah aktif dan 8 lainnya masih dalam tahap pembangunan.
“Menurut Korwil MBG Tanjungpinang, kebutuhan dapur di kota ini sekitar 21 unit, sementara di Bintan seharusnya ada 10 dapur, namun baru 4 yang beroperasi,” tambah Dandim.
Kodim 0315 Tanjungpinang juga secara langsung meninjau sejumlah dapur MBG untuk memastikan proses memasak dan pengemasan makanan sesuai standar.
Dari hasil monitoring, pihak Kodim memberikan beberapa masukan agar dapur lebih higienis dan memenuhi ketentuan teknis.
“Masih ada dapur yang luas bangunannya belum sesuai standar, misalnya seharusnya 40 x 40 meter, tapi ada yang masih di bawah itu,” ungkap Kolonel Abdul Hamid.
Selain itu, sistem pembuangan limbah di beberapa dapur juga menjadi perhatian agar tidak mencemari lingkungan.
“Kita sudah beri masukan, dan mitra dapur merespons positif. Saat ini pembenahan sudah dilakukan,” pungkasnya.
Penulis: Indra
Editor: Red
