TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyoroti masih adanya kasus pernikahan usia dini yang berpotensi memengaruhi upaya percepatan penurunan stunting di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Lis saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau, Victor Palimbong, di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu, 3 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas penguatan kolaborasi program kesehatan keluarga, khususnya kesehatan ibu dan anak, serta strategi percepatan penurunan angka stunting di Kota Tanjungpinang.
Lis mengatakan capaian penanganan stunting di Tanjungpinang menunjukkan tren yang cukup baik.
Bahkan, angka stunting di Kepulauan Riau masih berada di bawah rata-rata nasional.
Namun, sejumlah faktor dinilai masih menjadi tantangan dalam upaya menekan kasus stunting.
Menurut dia, pola pengasuhan anak dan pernikahan usia dini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Karena itu, edukasi kepada keluarga harus terus diperkuat agar orang tua memahami pentingnya pemenuhan gizi dan pengasuhan yang tepat bagi anak.
“Peran keluarga sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu edukasi kepada orang tua harus terus dilakukan,” kata Lis.
Pemerintah Kota Tanjungpinang, lanjut dia, telah menjalankan berbagai program intervensi bagi keluarga berisiko stunting.
Program tersebut meliputi pemberian edukasi, bantuan nutrisi, hingga pemantauan kesehatan anak melalui puskesmas.
Selain aspek kesehatan, pemerintah juga berupaya memperbaiki faktor sosial yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat.
Salah satunya melalui penanganan rumah tidak layak huni yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar seribu unit.
Di sektor pendidikan, pemerintah mendorong anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pada kesempatan itu, Lis juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit menular.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, selama Mei 2026 tercatat 58 kasus malaria.
Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah pencegahan, mulai dari pengasapan atau fogging hingga pengendalian lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab malaria.
Selain itu, Pemko Tanjungpinang juga tengah menyiapkan rencana pembangunan rumah lansia di kawasan Taman Pamedan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat lanjut usia.
Pemerintah juga mengkaji relokasi warga yang tinggal di kawasan rawan terdampak ke lokasi yang lebih aman dan layak.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau Victor Palimbong mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menekan angka stunting.
Menurut Victor, sinergi antara pemerintah daerah dan BKKBN perlu terus diperkuat agar program pembangunan keluarga dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat mendukung terwujudnya generasi Tanjungpinang yang sehat, berkualitas, dan terbebas dari stunting.
Penulis: Indra
Editor: Red
