BATAM, deltakepri.co.id — Persoalan air bersih, kesempatan kerja bagi warga lokal, hingga kebutuhan laptop untuk pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam laporan reses DPRD Kota Batam.
Aspirasi tersebut disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Batam dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Senin, 31 Agustus 2026.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto dan didampingi Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.
Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah hadir mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Budi mengatakan laporan hasil reses merupakan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD setelah melaksanakan kegiatan tersebut.
Laporan itu disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah.
“Ini menjadi masukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD berupa program atau kegiatan pembangunan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” kata Budi.
Ketua Fraksi PAN-Demokrat-PPP Safari Ramadhan mengatakan persoalan air bersih menjadi salah satu keluhan yang banyak ditemukan saat anggota DPRD turun ke masyarakat.
Menurut Safari, keluhan tersebut antara lain datang dari warga di Batuaji, Sagulung, dan Bengkong.
“Dan yang lebih penting lagi adalah masalah air bersih. Saat kami reses ada warga di Batuaji, Sagulung, dan Bengkong sangat mengeluhkan masalah air bersih ini,” ujar Safari.
Selain air bersih, Safari menyoroti kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Ia meminta Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja memperkuat pengawasan terhadap proses penerimaan tenaga kerja di perusahaan.
Safari mengatakan masih ada warga yang lahir dan menempuh pendidikan di Batam tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan di daerah sendiri.
Ia juga menyebut adanya dugaan praktik percaloan dalam proses mendapatkan pekerjaan.
“Kami harap Pemerintah melalui Disnaker agar serius terhadap hal ini. Panggil seluruh HRD perusahaan-perusahaan berkenaan dan tegaskan pentingnya prioritas lowongan kerja bagi masyarakat lokal,” katanya.
Persoalan pendidikan juga muncul dalam laporan reses Fraksi Gerindra yang disampaikan Muhammad Rudi.
Ia mengatakan sejumlah kepala sekolah menyampaikan kebutuhan perangkat laptop untuk mendukung pelaksanaan TKA.
“Hasil reses kami di antaranya bahwa sekolah-sekolah membutuhkan laptop untuk melaksanakan ujian TKA. Hal ini disampaikan oleh banyak kepala sekolah kepada kami,” kata Muhammad Rudi.
Selain laptop untuk sekolah, Fraksi Gerindra menemukan kebutuhan perangkat serupa di Posyandu untuk mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP).
Muhammad Rudi juga menyampaikan adanya sekolah yang membutuhkan perbaikan. Ia menyebut anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Endipat Wijaya telah membantu perbaikan terhadap 100 sekolah.
Menurut dia, hasil reses juga menemukan sejumlah kantor pemerintah yang kondisinya membutuhkan perhatian dan perbaikan.
Aspirasi mengenai banjir dan infrastruktur pendidikan turut disampaikan Fraksi PAN-Demokrat-PPP.
Safari mengatakan persoalan tersebut masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Batam.
Sementara itu, Fraksi Hanura-PSI-PKN melalui juru bicara Ruslan Sinaga kembali menyoroti persoalan air bersih dan banjir.
Fraksi tersebut juga menyinggung penggunaan jasa subkontraktor oleh sejumlah perusahaan yang dinilai berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja.
“Kami harapkan semoga apa yang dilaporkan dari hasil reses ini ditindaklanjuti pemerintah dan masuk dalam APBD. Terutama soal ketersediaan air bersih di Batuampar dan Bengkong. Juga soal banjir serta soal banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa subkon sehingga pekerja tidak mendapatkan upah yang sesuai,” ujar Ruslan.
Laporan hasil reses dari fraksi lainnya disampaikan secara tertulis sesuai kesepakatan pimpinan fraksi.
Fraksi NasDem menyerahkan laporan tertulis melalui juru bicara Arlon Verysto.
Fraksi PDIP melalui Jamson Silaban dan Fraksi Golkar melalui Jimmy Siburian turut menyampaikan laporan hasil reses.
Fraksi PKS melalui Sulaiman dan Fraksi PKB melalui Surya Makmur Nasution juga menyampaikan hasil kegiatan reses.
Penyampaian laporan tersebut menjadi bagian dari rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Batam yang juga membahas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Setelah agenda laporan reses selesai, rapat dilanjutkan dengan penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.
Pimpinan DPRD memastikan seluruh aspirasi hasil reses akan diteruskan kepada Wali Kota Batam untuk menjadi bahan tindak lanjut pemerintah daerah dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan serta penyusunan APBD.
Penulis: Deni
Editor: Indra
