TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjamu Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam suasana hangat di Gedung Daerah Tanjungpinang, Minggu malam (8/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar memaparkan langsung berbagai potensi strategis Provinsi Kepri sebagai daerah kepulauan dengan posisi geografis yang sangat penting di Asia Tenggara.
Didampingi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan sejumlah kepala OPD, Ansar menyoroti karakter unik Kepri yang 96 persen wilayahnya adalah lautan dan memiliki 2.408 pulau, dengan 394 pulau berpenghuni dan 22 di antaranya berada di perbatasan.
“Kami menyebut Kepri sebagai Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia. Kami berada di jalur strategis Selat Malaka dan ALKI I yang dilintasi lebih dari 80 ribu kapal per tahun. Ini peluang besar yang kami kelola untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Gubernur.
Gubernur juga memaparkan potensi investasi, pariwisata, serta kelautan dan perikanan, termasuk keberadaan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun.
Dari sisi pembangunan, Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,02% di 2024 dan meningkat menjadi 5,16% di triwulan I 2025.
Inflasi Mei 2025 tercatat rendah di angka 1,73% (yoy), sementara angka kemiskinan turun menjadi 4,78%—terendah di Sumatera.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga melonjak ke 79,89 poin, tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional.
Di sektor pariwisata, Kepri mencatat 535.317 kunjungan wisatawan mancanegara hingga April 2025, meningkat 11,47% dibandingkan tahun sebelumnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengaku optimistis dengan arah pembangunan Kepri yang disebutnya sebagai “pintu emas Indonesia”.
“Kepri memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik strategis. Ini bukan hanya penting bagi Sumatera, tetapi juga bagi Indonesia dalam konteks perdagangan internasional dan pertahanan maritim,” ujarnya.
Sultan menegaskan bahwa DPD RI siap mendukung Kepri dalam mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya terkait infrastruktur dan layanan publik di wilayah kepulauan.
“DPD RI akan terus mengawal regulasi dan kebijakan nasional agar lebih berpihak pada daerah seperti Kepri,” pungkasnya. (DK)
