ANAMBAS, Deltakepri.co.id — Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di perlintasan strategis serta berbatasan langsung dengan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, hingga Thailand, menyimpan potensi investasi pariwisata bahari kelas dunia yang sangat menjanjikan.
Kendati demikian, rantai birokrasi transportasi yang mewajibkan para pelancong mancanegara melakukan transit panjang melalui Kota Batam atau Tanjungpinang dinilai masih menjadi barikade utama yang menghambat laju kunjungan turis.
Menyadari kendala struktural tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas di bawah komando Bupati Aneng kini tengah gencar melayangkan usulan ke pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan status Pelabuhan dan Bandara Internasional di wilayah perbatasan laut natuna utara tersebut.
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan bahwa ketersediaan konektivitas rute penerbangan dan pelayaran langsung lintas negara merupakan syarat mutlak bagi kebangkitan ekonomi kemasyarakatan perbatasan pada Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut analisisnya, jarak geografis antara Vietnam atau Kamboja menuju gugusan pulau Anambas sejatinya jauh lebih dekat ketimbang jarak ke ibu kota provinsi maupun daerah Indonesia lainnya.
Dengan membuka keran akses point internasional secara mandiri, ongkos logistik dan durasi perjalanan para pelancong asing dapat dipangkas secara signifikan sehingga menjadi lebih murah serta efisien.
Langkah berani ini diklaim telah menarik minat serius dari sejumlah konsorsium investor asing yang siap menanamkan modalnya untuk membangun pelabuhan internasional.
Saat ini, tim teknis pemkab tengah mematangkan kajian penentuan lokasi paling strategis antara komparasi wilayah Pulau Jemaja atau pusat kota di Tarempa.
Rencana besar peningkatan infrastruktur udara juga diarahkan pada optimalisasi pengembangan Bandara Letung di Jemaja, di samping opsi lobi pengusulan pemanfaatan perluasan fungsional Bandara Matak yang dikerjasamakan bersama otoritas SKK Migas.
Visi progresif Bupati Aneng ini mendapatkan respons dan dukungan yang sangat positif dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan.
Pihak Imigrasi Kepri menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kesiapan fasilitas pendukung di pintu gerbang perbatasan, mulai dari pemenuhan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang fasih berbahasa asing, pengetatan sistem pengawasan, hingga standardisasi ruang pelayanan Customs, Immigration, Quarantine, and Port (CIQP) yang setara dengan regulasi internasional.
Selama ini, institusi keimigrasian di Kepri telah aktif menyokong denyut pariwisata premium di bumi Anambas melalui skema kemudahan pelayanan clearance bagi para wisatawan asing yang masuk menggunakan moda kapal pesiar mewah (cruise) maupun kapal layar pribadi (yacht).
Ke depan, otoritas vertikal tersebut menyatakan kesiapannya untuk melakukan langkah adaptif guna mengantisipasi lonjakan drastis volume kunjungan dan perluasan investasi jika status akses rute internasional ini berhasil direalisasikan oleh kementerian teknis terkait demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat di wilayah perbatasan NKRI.(Adv)
