BATAM, deltakepri.co.id — DPRD Kota Batam mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dalam pelaksanaan program pembangunan sepanjang 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batam terkait penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun 2025 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Batam, Rabu (6/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin dan dihadiri 37 anggota dewan.
Laporan hasil pembahasan pansus DPRD dibacakan H Arlon Veristo. Dalam penyampaiannya, DPRD menilai sejumlah indikator pembangunan Kota Batam menunjukkan capaian positif.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan tahunan, tetapi menjadi cermin kinerja pemerintah daerah dan dasar evaluasi untuk perbaikan ke depan,” kata Arlon.
DPRD mencatat pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 mencapai 6,78 persen. Angka tersebut melampaui rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,88 persen maupun nasional sebesar 5,11 persen.
Menurut DPRD, capaian itu menunjukkan Batam masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, terutama melalui sektor industri manufaktur dan investasi.
Selain ekonomi, DPRD juga menyoroti sejumlah indikator sosial yang dinilai mengalami perbaikan.
Angka kemiskinan di Batam tercatat turun menjadi 3,81 persen dari sebelumnya 4,85 persen pada 2024. Sementara tingkat pengangguran berada di angka 7,57 persen.
DPRD menilai tingginya angka pengangguran masih dipengaruhi arus masuk penduduk ke Kota Batam.
“Program-program prioritas seperti peningkatan layanan air bersih, penanganan banjir hingga pengobatan gratis mulai dirasakan masyarakat,” ujar Arlon.
Selain itu, DPRD juga menilai program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM, bantuan sosial lansia, seragam sekolah gratis, hingga pelatihan tenaga kerja menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Di sektor pendidikan, DPRD menyoroti masih adanya kekurangan tenaga pendidik dan kebutuhan ruang kelas baru.
Data DPRD mencatat kekurangan tenaga pendidik pada 2025 mencapai 1.508 orang dan pada 2026 masih tersisa sekitar 802 orang untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
“Hal ini perlu menjadi perhatian serius, terutama karena masih adanya keterbatasan akibat moratorium pengadaan dan pengangkatan pegawai,” katanya.
Sementara di sektor kesehatan, DPRD menilai implementasi program pengobatan gratis menggunakan KTP Batam belum sepenuhnya optimal.
Menurut DPRD, masih terdapat kendala teknis di lapangan, termasuk koordinasi dengan rumah sakit swasta dan pemahaman petugas terkait pelaksanaan program tersebut.
DPRD juga menyoroti pelaksanaan program pinjaman modal UMKM yang dinilai masih menghadapi kendala persyaratan agunan dan jangkauan wilayah layanan.
“Perlu ada skema yang lebih fleksibel agar akses permodalan dapat menjangkau pelaku usaha hingga wilayah hinterland,” ujar Arlon.
Secara umum, DPRD menilai kinerja Pemerintah Kota Batam selama 2025 berada pada jalur yang positif. Namun, sejumlah program dinilai masih memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaannya lebih optimal dan tepat sasaran. (*)
