BINTAN, deltakepri.co.id – DPRD Kabupaten Bintan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan serta penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (25/8/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bintan.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, dalam kesempatan itu menyampaikan pendapat akhir sekaligus jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Roby menegaskan, perubahan status badan hukum BPR Bintan menjadi Perseroan Daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan daerah.
“Perubahan ini bukan sekadar regulasi, melainkan upaya nyata mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah bekerja keras dalam penyempurnaan Ranperda tersebut.
Sementara itu, terkait Ranperda Perubahan APBD 2025, Roby menjelaskan bahwa rancangan tersebut disusun berdasarkan sejumlah pertimbangan, di antaranya penyesuaian target pajak dan retribusi, pergeseran antarjenis belanja, standar harga regional, serta pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya.
Struktur perubahan APBD 2025 terdiri dari pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp1,206 triliun lebih, belanja daerah Rp1,328 triliun lebih, serta pembiayaan daerah yang ditopang SILPA sebesar Rp122,29 miliar untuk menutup defisit tanpa menimbulkan defisit baru.
Dalam jawaban atas pandangan fraksi, pemerintah daerah menegaskan komitmen memperkuat transparansi data keuangan melalui pemutakhiran basis data pajak, digitalisasi sistem keuangan, dan keterbukaan informasi publik.
“Transparansi data adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan dipercaya masyarakat,” ucapnya.
Roby juga sepakat dengan fraksi-fraksi DPRD untuk mengarahkan belanja daerah pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan bagi UMKM, koperasi, dan sektor perikanan-kelautan.
Menanggapi tingginya SILPA, ia memastikan pemerintah telah mengambil langkah strategis, mulai dari memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat proses pengadaan, hingga meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran.
Bupati Roby menutup pidatonya dengan harapan agar seluruh agenda pembahasan Ranperda dapat dituntaskan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Penulis: Indra
Editor: Tahan
