TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/BP2MI menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah institusi pendidikan dalam kunjungan kerja di Tanjungpinang, Senin (8/6/2026).
Kesepakatan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengatakan pemerintah saat ini berfokus pada peningkatan pelindungan pekerja migran Indonesia serta peningkatan kualitas calon pekerja migran melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan.
Menurut dia, arah kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, saat bekerja, hingga kembali ke tanah air.
“Kami fokus pada peningkatan kualitas pelindungan pekerja migran Indonesia dan peningkatan kapasitas calon pekerja migran melalui vokasi serta upgrading skill agar penempatan tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif,” ujarnya.
Ia menyebutkan peluang kerja di luar negeri masih cukup besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 4 Juni 2026, tersedia 308.779 lowongan kerja di berbagai negara tujuan.
Selain itu, remitansi pekerja migran Indonesia juga terus meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi PMI mencapai Rp253 triliun pada 2024 dan naik menjadi Rp288 triliun pada 2025.
Mukhtarudin menjelaskan, kerja sama tersebut bertujuan membangun ekosistem pengembangan sumber daya manusia secara terpadu melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan.
Menurutnya, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura sehingga berpotensi menjadi salah satu daerah penyuplai tenaga kerja terampil untuk pasar internasional.
“Sinergi ini penting untuk membangun ekosistem dari hulu hingga hilir, tidak hanya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga memastikan pelindungan bagi pekerja migran sejak berangkat hingga kembali ke Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, setelah penandatanganan kesepakatan bersama, BP2MI akan menindaklanjuti melalui berbagai program dan kegiatan yang direncanakan berlangsung pada periode 2026 hingga 2029.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat pelindungan pekerja migran asal Kepri.
“Kami akan terus bekerja sama dengan BP2MI untuk memberikan pelindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Kepulauan Riau,” kata Ansar.
Penulis: Indra
Editor: Red
