DELTAKEPRI.CO.ID, LINGGA – Wakil Ketua I DPRD Lingga Aziz Martindaz mendukung langkah yang diambil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad untuk menghentikan sementara aktifitas kegiatan tambang di Desa Teluk oleh PT Bintan Batam Pratama melengkapi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
“Sebagai unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Lingga saya sangat mendukung langkah yang dilakukan Gubernur Kepri, Pak Ansar,” kata Aziz saat ditemui Delta Kepri, Kamis (8/4/2021).
Dukungan itu diberikan demi kepentingan masyarakat ramai guna memastikan legitimasi secara hukum terkait persoalan tambang tersebut. Lebih kurang sekitar 50 orang masyarakat yang malam itu langsung menemui Gubernur Kepri. “Kebetulan gubernur sedang duduk ngopi bersama tokoh masyarakat di Daik Lingga,” kata Aziz.
Informasi selama keberadaan PT Bintan Batam Pratama (BBP) dari Dinas ESDM dan PTSP Provinsi Kepri, yang diterima Aziz masih adanya kekurangan dokumen yang belum dilengkapi oleh pihak perusahaan.
“Seperti RKAB, Jaminan Pasca Tambang dan Jaminan Reklamasi, termasuk diantaranya status pinjam pakai lahan yang dulunya secara hukum pelepasan kawasan nya PT. CSA yang digunakan untuk perkebunan,” kata dia.
Aziz menilai, PT BBP mestinya menyeselesaikan terlebih dahulu permasalahan sebelum memulai aktifitas. Apalagi perusaahan belum sepenuh mendapat dukungan kesepakatan dari masyarakat setempat. Oleh karenanya Aziz memahami apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat selama adalah hal yang wajar. Masyarakat khawatir kalau resiko dampak kerusakan lingkungan akan menyebabkan ekonomi dan pendapatan mereka jauh merosot.
“Nah kondisi inilah yang salah satunya mendapat perhatian utama Pak Gubernur untuk didudukkan agar kompensasi yang di dapat masyarakat setempat betul-betul untuk kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Aziz, setelah masyarakat menyampaikan yang dikeluhankan, terutama mengenai tambang. Gubernur Kepri sempat memberikan masukan kepada masyarkat agar mempertimbangkan nya.
“Apakah investasi tersebut memberikan pengaruh dampak ekonomi untuk masyarakat. Mustinya harus didukung. Apalagi persyaratan kelengkapan perizinan sudah terpenuhi sesuai peraturan yang ada. Karena memang pemerintah negara Indonesia saat ini sangat membutuhkan investasi untuk perbaikan ekonomi Indonesia,” kata Aziz, mengutip yang disampaikan Ansar malam itu.
