BATAM, deltakepri.co.id — Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik pinjaman online ilegal dan jasa penyelesaian utang tanpa izin.
Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan modus penipuan digital saat ini semakin beragam, termasuk penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online yang justru berpotensi menambah beban korban.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran solusi instan untuk masalah utang. Pastikan lembaga yang digunakan memiliki izin resmi,” ujar Rudi, Rabu (6/5/2026).
Menurut dia, sejumlah oknum menawarkan jasa penyelesaian utang dengan skema yang dinilai berisiko dan dapat menjerat masyarakat ke dalam lingkaran utang baru.
Berdasarkan temuan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, terdapat praktik perusahaan yang menawarkan jasa konsultasi dan pelunasan pinjaman online dengan modus penyalahgunaan logo Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga pemerintah lainnya untuk meyakinkan korban.
Selain itu, terdapat pula penawaran skema yang mendorong korban mengambil pinjaman baru untuk menutup utang lama, hingga pemotongan biaya atau permintaan imbal jasa dari dana pinjaman yang dicairkan.
Rudi menilai literasi keuangan digital menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari praktik tersebut.
Ia mengimbau masyarakat selalu memeriksa legalitas layanan keuangan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.
Menurut dia, Pemko Batam bersama OJK Kepulauan Riau dan Satgas PASTI akan terus melakukan edukasi guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat.
“Kami ingin masyarakat Batam semakin cerdas dan kritis dalam memilah informasi serta memahami risiko layanan keuangan digital,” katanya. (*)
