TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama DPRD Kota Tanjungpinang resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin (6/7/2026).
Pengesahan tersebut menandai rampungnya pembahasan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 setelah seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan.
Keputusan kemudian dituangkan melalui penandatanganan persetujuan bersama oleh Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan pimpinan DPRD.
Dalam pidatonya, Lis menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan angka, bukan pula sekadar kewajiban administratif tahunan. Lebih dari itu, ini adalah cermin amanah, refleksi dari kepercayaan rakyat kepada pemerintah daerah, serta wujud tanggung jawab moral dan politik dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat,” kata Lis.
Menurut Lis, setiap realisasi anggaran mencerminkan kerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
“Setiap angka dalam APBD adalah cerita. Setiap realisasi anggaran adalah kerja. Dan setiap capaian pembangunan adalah harapan yang kita jawab bersama,” ujarnya.
Ia mengakui pelaksanaan APBD 2025 dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari dinamika perekonomian, perubahan kebijakan pemerintah pusat, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Namun, kondisi tersebut dinilai menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Lis menyebut pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga secara merata.
“Bersama DPRD dan seluruh elemen masyarakat, kita mampu menjalankan berbagai program pembangunan. Peningkatan infrastruktur dasar, penguatan pelayanan publik, pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat terus menjadi prioritas,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui integritas dan kinerja yang nyata. Karena itu, kita terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Lis menambahkan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun kepercayaan masyarakat dan menyiapkan masa depan generasi muda.
“Kita membangun bukan hanya jalan dan gedung. Kita sedang membangun kepercayaan masyarakat, membangun karakter, dan mempersiapkan masa depan generasi muda Tanjungpinang,” ujarnya.
Menghadapi tantangan pembangunan ke depan, Lis optimistis sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi modal penting untuk memperkuat ekonomi lokal serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat, kita optimistis berbagai tantangan dapat diubah menjadi peluang,” katanya.
Di akhir sambutannya, Lis mengajak seluruh jajaran pemerintah dan DPRD menjaga sinergi serta mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.
“Marilah kita terus memperkuat sinergi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan bekerja dengan penuh dedikasi demi kemajuan Kota Tanjungpinang,” tutup Lis.
Penulis: Indra
Editor: Red
