Beranda Lingga Jaga Netralitas ASN, Bawaslu Lingga Terapkan Strategi Hingga Penindakan

Jaga Netralitas ASN, Bawaslu Lingga Terapkan Strategi Hingga Penindakan

58
0

DELTAKEPRI.CO.ID, LINGGA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga akan memastikan kenetralitasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.

Mengacu pada aturan yang tetuang dalam UU Pilkada No 10 tahun 2016, UU ASN, dan peraturan pemerintah tentang kewajiban ASN menjaga netralitas, dan larangan ASN berpolitik.

Komisioner Bawaslu Divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga, Ardi Aulia mengatakan, pihaknya sudah memetakan beberapa potensi keterlibatan ASN dalam agenda tahapan Pilkada. “Misalnya pada tahapan kampanye,” tandas Ardi kepada Delta Kepri di Lingga, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga :   Ciptakan Rasa Aman, Satreskrim Polres Lingga Sisir Lokasi Rawan Kejahatan

Dikatakannya, dari hasil pemetaan tersebut Bawaslu sudah memiliki sejumlah strategi baik dalam hal mencegah, mengawasi sampai dengan menindak. Sementara dalam hal pencegahan, pihaknya sudah menyurati pemerintah daerah tentang upaya menjaga keterlibatan ASN terhadap poliitk praktis.

Bahkan Komisioner Bawaslu ini menjelaskan, saat ini pihaknya mulai gencar mensosilisasikan aturan-aturan larangan keberpihakan ASN dalam Pilkada, dengan menggandeng beberapa elemen organisasi dan lembaga untuk mengawasi netralitas ASN, termasuk dilakukannya pemantauan di media sosial.

“Kalau kita lihat dari Pilkada yang sudah-sudah, kasus netralitas ASN ini lebih banyak terjadi di medsos. Misalnya bentuk keberpihakan itu dibuktikan dengan tindakan seorang ASN memberikan like atau jempol pada status pasangan calon tertentu. Dalam peraturan MenpanRB tentang kode etik ASN, memberi jempol saja sudah dikategorikan berpihak,” terangnya.

Baca Juga :   Pemkab Lingga dan IPB Perkuat Kerjasama Pertanian

“Jadi kami imbau selama momen pilkada ini, ASN berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kenali dan pahami aturan sehingga ASN dapat menghindari faktor ketidak sengajaan memberi jempol pada status calon,” katanya lagi menambahkan.

Sementara disisi lain, apabila terjadi pelanggaran netralitas ASN pihaknya akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, Bawaslu juga akan menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait sanksi bagi pelanggaran larangan tersebut.

“Sanksinya beragam, tergantung tingkat pelanggarannya. Kalau yang sampai ke tindak pidana pemilihan itu biasanya yang masuk dalam kluster penyalahgunaan kewenangan atau membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan calon. Selain kluster itu, sangsinya itu lebih ke etik PNS. Bisa sampai berujung pemecatan atau penundaan kenaikan pangkat,” pungkas Ardi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here