JAKARTA, deltakepri.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Dalam forum tersebut, Amsakar memaparkan usulan pagu alokasi BP Batam tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,328 triliun, yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen Rp1,099 triliun dan Program Pengembangan Kawasan Strategis Rp4,229 triliun.
“BP Batam dituntut mendukung prioritas nasional, khususnya peningkatan investasi, konektivitas, dan daya saing kawasan. Tema RKP 2026 adalah kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi produktif dan inklusif. Batam harus hadir memberi kontribusi nyata,” tegas Amsakar.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan pagu BP Batam 2026 sebesar Rp2,447 triliun, naik 18,18 persen dibandingkan 2025 senilai Rp2,071 triliun.
Anggaran ini terbagi dalam dua program, yakni Program Dukungan Manajemen Rp1,099 triliun (45%) untuk operasional dan pelayanan publik, serta Program Pengelolaan Kawasan Rp1,348 triliun (55%) yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur darat, laut, sumber daya air, perumahan, dan kawasan strategis.
Belanja infrastruktur darat diproyeksikan mencapai Rp481,33 miliar, pengembangan kawasan Rp62,18 miliar, prasarana laut Rp30 miliar, sumber daya air Rp38,76 miliar, serta perumahan dan permukiman Rp5 miliar.
Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BP Batam pada 2026 dipatok setara Rp2,447 triliun.
Sumber utama berasal dari layanan pengelolaan lahan Rp964,30 miliar (39,39%), layanan SPAM, fasilitas, dan lingkungan Rp613,29 miliar (25,06%), serta layanan kepelabuhanan Rp490,15 miliar (20,2%).
Meski demikian, Amsakar menegaskan pagu yang ditetapkan pemerintah masih jauh dari kebutuhan riil.
Karena itu, BP Batam mengusulkan tambahan rupiah murni Rp2,88 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tambahan anggaran tersebut mencakup 94 kegiatan prioritas. Porsi terbesar diarahkan pada prasarana konektivitas darat Rp1,64 triliun (57%), prasarana sumber daya air Rp732,26 miliar (26%), konektivitas laut dan udara Rp155,93 miliar (5%), serta pengembangan kawasan Rp351,45 miliar (12%).
“Kami berharap dukungan penuh Komisi VI, agar Batam semakin kuat sebagai kawasan strategis nasional dan motor pertumbuhan ekonomi,” tutup Amsakar.
Penulis: Deni/rilis
Editor: Tahan
