Beranda Parlementer DPRD Kota Tanjungpinang Fasilitasi Nelayan Kampung Bugis

DPRD Kota Tanjungpinang Fasilitasi Nelayan Kampung Bugis

0

Delta Kepri – Anggota DRPD Kota Tanjungpinang berjanji memfasilitasi para Nelayan Kampung Bugis agar mendapatkan rekomendasi BBM jenis solar subsidi untuk menangkap ikan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, pihaknya berjanji siap memfasilitasi sampai dengan terbitnya rekomendasi tersebut. Bahkan, dalam upaya memberikan pemahaman terkait prosedur siap memberikan sosialisasi dengan mengandeng narasumber dibidangnya.

“Kalau para nelayan yang datang sekarang terbatas yaitu perwakilan dari Kampung Bugis saja. Jika ada waktu, nanti dikumpulkan seluruh nelayan yang ada di Tanjungpinang untuk diberikan pemahasan terkait prosesnya,” Ade dalam RDP Bersama Perwakilan Nelayan Kampung Bugis, Selasa (9/5) di Aula Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang.

Yang terpenting, katanya, sekarang para nelayang sudah bisa mengurus rekomendasi dengan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan.

“Mendegar hal itu, saya menilai perlu ada sosialisasi. Sehingga para nelayan mengetahui ada rekomendasi BBM bersubsidi bagi para nelayan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Nelayan Kampung Bugis, Hanafi mengatakan, pihaknya memiliki kendala dalam proses pengurusan rekomendasi. Ini disebabkan banyaknya berkas yang harus disiapkan.

“Belum lagi memakan waktu, karena bukan hanya berada di satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelasnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya membeli BBM jenis solar skeitar Rp 8.000 sampai Rp 8.500 per liter. Padahal bila menggunakan rekomendasi tersebut hanya membayar Rp 5.150 rupiah.

“Biasanya BBM subsidi tersebut diambil ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang merupakan milik Bandi. Kuotanya juga ada, tapi cukup membantu para nelayan,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Kepala DP3 Kota Tanjungpinang, Raja Khairani dalam kesemapatan itu juga menyampaikan ada beberapa syarat yang harus disiapkan para nelayan agar rekomendasi tersebut diterbitkan.

“Adapun persyaratan tersebut yaitu, surat rekomendasi yang habis masa berlaku, Fotocopy KTP, Fotocopy kartu Nelayan, Fotocopy bukti pencatatan kapal, surat kuasa dari pemilik kapal (bagi nelayan yang menggunakan kapal motor orang lain), pas kecil dan SKK dari Dinas Perhubungan serta laporan produksi,” paparnya.

Setelah berkas ini lengkap, katanya, para nelayan datang ke kantor DP3 Kota Tamjungpinang untuk mengisi surat permohonan. Maka jika semua sudah lengkap dan memenuhi syarat surat rekomendasi segera diberikan.

“Perwako terkait rekomendasi BBM Subsidi bagi nelayan sudah diterbitkan dengan nomor 5 tahun 2017, pertanggal 18 Maret lalu,” jelasnya.

Hanya saja sampai kini belum ada satupun nelayan yang mengurus. Untuk itu, DP3 Pemko Tanjungpinang tidak bisa mengeluarkan bila yodak ada permohonan. (Ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here