BATAM, deltakepri.co.id — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera 2026 di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kota Batam, Rabu, 12 Agustus 2026.
Rakor yang mengusung tema “Sinergi Forkopimda Sumatera Maju Bersama, Aman, Makmur dan Berdaya Saing” itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
Forum tersebut diikuti kepala daerah dan unsur Forkopimda dari 10 provinsi di Sumatera, termasuk Kepulauan Riau yang menjadi tuan rumah.
Tito mengatakan Forkopimda perlu menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Menurut dia, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga stabilitas daerah.
“Banyak sekali koordinasi yang harus terus dilakukan oleh pimpinan dan Forkopimda di daerah, utamanya dalam upaya percepatan pembangunan, seperti persoalan infrastruktur, penanganan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” kata Tito.
Ia mendorong rapat Forkopimda digelar secara rutin, setidaknya setiap satu hingga tiga bulan.
Koordinasi yang konsisten, menurut Tito, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik dalam memastikan kebijakan pemerintah dipahami masyarakat.
Ia mengatakan Bakom berperan mengoordinasikan komunikasi strategis nasional, termasuk menyelaraskan penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah.
Qodari juga mendorong penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media massa, untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah di tengah perkembangan teknologi komunikasi.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago memaparkan sejumlah perkembangan situasi strategis, baik di tingkat global, nasional maupun wilayah Sumatera.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain pengamanan wilayah perbatasan dan keamanan maritim, mitigasi bencana, ketahanan masyarakat, serta aktivitas pertambangan tanpa izin.
Djamari meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kondisi daerah yang aman dan kondusif dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan ekonomi.
Rakor tersebut menjadi forum untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam menghadapi persoalan pembangunan, keamanan serta komunikasi publik di kawasan Sumatera.
Bagi Kepulauan Riau, forum ini sekaligus menjadi ruang koordinasi karena provinsi tersebut memiliki karakter wilayah kepulauan dan perbatasan yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan serta pelayaran internasional.
Penulis: Deni
Editor: Indra
