BATAM, deltakepri.co.id — Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat di tingkat kelurahan.
Penekanan itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sadai dan Sungai Pelunggut untuk perencanaan tahun 2026, Minggu (11/1/2026).
Menurut Amsakar, Musrenbang merupakan bagian dari mekanisme resmi dan berjenjang dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Usulan masyarakat, kata dia, harus melalui proses penyaringan dan penetapan prioritas sebelum dibahas pada tingkat kecamatan hingga kota.
Ia menjelaskan, usulan yang telah disepakati di kelurahan akan diselaraskan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pokok-pokok pikiran DPRD, serta arah kebijakan dan visi pembangunan pemerintah kota.
Amsakar mengungkapkan keterbatasan fiskal menjadi tantangan dalam proses perencanaan.
Total kebutuhan anggaran dari seluruh usulan pembangunan diperkirakan mencapai Rp9 triliun, sementara kapasitas APBD Kota Batam saat ini sekitar Rp4,27 triliun.
“Kondisi ini menuntut penetapan prioritas. Program yang didahulukan adalah yang dampaknya paling dirasakan masyarakat,” ujar Amsakar.
Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator pembangunan Batam menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat 6,89 persen, sementara realisasi investasi hingga triwulan III 2025 mencapai Rp54,74 triliun atau sekitar 91 persen dari target tahunan.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam meningkat menjadi 83,8.
Amsakar juga menyampaikan penurunan angka kemiskinan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan perbaikan tata kelola pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Amsakar menekankan pentingnya partisipasi warga dalam Musrenbang agar kebijakan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Penulis: Deni
Editor: Indra
