TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama perangkat daerah terkait di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Rabu (10/9/2025).
Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota serta jajaran perangkat daerah teknis seperti Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPBD.
Dalam arahannya, Lis menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD untuk mengatasi persoalan banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah kawasan kota.
Berdasarkan data Dinas PUPR, terdapat 48 titik genangan di 22 kawasan dengan luas genangan mencapai 263,59 hektare.
“Pembangunan pemukiman yang tidak diimbangi drainase ideal menjadi salah satu penyebab genangan. Kita harus menyeimbangkan pertumbuhan kota dengan infrastruktur pengendalian banjir,” ujar Lis.
Ia meminta setiap OPD memahami permasalahan secara menyeluruh serta menghadirkan inovasi penanganan.
Bappeda diminta memastikan perencanaan pembangunan terintegrasi dengan mitigasi banjir, PUPR menangani aspek teknis dan normalisasi saluran, sedangkan BPBD disiagakan untuk menangani dampak banjir di lapangan.
Lis juga menekankan peran penting perangkat kecamatan. “Para camat harus aktif menyisir wilayah-wilayah rawan genangan. Pemetaan akurat menjadi dasar langkah cepat dan tepat,” katanya.
Rencana penanganan banjir yang dipaparkan mencakup langkah jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk jangka pendek dilakukan normalisasi sungai sepanjang 7,7 km, pembersihan drainase, serta peningkatan kapasitas saluran.
Jangka menengah meliputi pembangunan infrastruktur strategis seperti Polder Puspandari (6,75 ha), Polder Srikaton Tahap II (2,87 ha), Polder Kampung Kolam (2,6 ha), dan Bendungan Dompak (70 ha).
Sementara itu, pembebasan lahan menjadi prioritas agar pembangunan polder dan kolam retensi dapat segera direalisasikan.
Berdasarkan perhitungan, kebutuhan biaya pembebasan lahan di tiga kawasan utama — Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus — diperkirakan mencapai Rp12 miliar hingga Rp74 miliar, sesuai nilai NJOP.
BPBD juga menegaskan komitmennya menyiapkan kaji cepat dan tepat, menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) 24 jam, hingga menyediakan peralatan darurat seperti perahu karet, tenda pengungsi, terpal, velbed, serta bantuan darurat untuk warga terdampak.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah, mendukung langkah tersebut dan meminta setiap OPD menyiapkan aksi nyata.
“Kolaborasi adalah kunci. Data sudah ada, sekarang saatnya kita tindaklanjuti dengan langkah teknis dan dukungan anggaran,” tegasnya.
Penulis: Indra
Editor: Tahan
