TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2025–2029, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, pada Jumat (2/5/2025).
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kepri dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif, yakni 5,09 persen pada 2022, naik menjadi 5,16 persen di 2023, dan meski sedikit melambat, tetap mencatat 5,02 persen pada 2024.
“Industri pengolahan menjadi tulang punggung ekonomi Kepri dengan kontribusi sebesar 41,04 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” ungkap Yusharto.
Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi wilayah kepulauan ini, seperti konektivitas dan logistik.
Ia menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan, penguatan iklim investasi, pembangunan infrastruktur transportasi dan digital, serta promosi Kepri sebagai kawasan strategis perbatasan.
Yusharto turut menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kepri tahun 2024 yang tercatat 6,39 persen—tertinggi di wilayah Sumatera dan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,91 persen.
Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding Aceh (5,75 persen), Sumatera Barat (5,75 persen), Bengkulu (3,11 persen), Riau (3,70 persen), dan Sumatera Selatan (3,86 persen).
“Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif agar pertumbuhan ekonomi berdampak lebih merata dan inklusif,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV 2024 secara tahunan (year-on-year) mencapai 5,03 persen, tertinggi ketiga di Sumatera setelah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.
Secara kuartalan (quarter-to-quarter), Kepri mencatat pertumbuhan sebesar 6,49 persen, juga peringkat ketiga secara nasional setelah Maluku Utara (25,73 persen) dan Kalimantan Tengah (8,29 persen).
Ansar mengungkapkan bahwa selama periode 2020–2024, TPT di Kepri telah turun sebesar 3,95 persen atau rata-rata 0,99 persen per tahun.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2024 mencapai 79,89—naik 0,81 poin dibanding tahun sebelumnya, dan rata-rata meningkat 0,55 poin per tahun dalam lima tahun terakhir.
Lebih lanjut, Ansar menyebutkan bahwa kinerja Pemprov Kepri dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga menunjukkan peningkatan signifikan.
“Capaian MCP meningkat dari 82 persen menjadi 96,67 persen, menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan kinerja MCP tertinggi ketiga nasional setelah Bali (99 persen) dan Jawa Barat (97 persen),” tutupnya. (DK)
