Tanjungpinang – Program pengentasan kemiskinan yang saat ini sudah berjalan harus berkesinambungan siapapun yang akan menakhodai Kepri ke depan tegas Wakil Gubernur HM Soerya Respationo.
Karena dengan adanya program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh Pemprov Kepri bersama Pemkab, Pemko, DPRD Kepri dan DPRD Kabupaten Kota, saat ini angka kemiskinan di Kepri sudah di bawah 10 persen. Hal itu dikatakan Wagub Soerya kepada masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, di aula Kantor Camat, Minggu (17/5/2015). Penegasan itu juga menjawab permintaan Zarmi, salah seorang kepala desa di Natuna yang dalam kesempatan dialog Zarmi berharap program Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni untuk diteruskan. “Karena masih banyak yang perlu dan ini memang sangat dirasakan langsung masyarakat,” kata Zarmi.
Wakil Gubernur yang juga Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah Kepri menyebutkan, ada tiga program pengentasan kemiskinan yaitu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, rehabilitasi rumah tak layak huni dan bantuan usaha bagi masyarakat miskin dan tertinggal. Program ini sangat di dukung oleh Pemerintah Provinsi,kata Soerya. Dari awal Pemprov menganggarkan biaya sebesar Rp 150 miliar, semakin tahun anggaran terus meningkat menjadi Rp 161 miliar, Rp 181 miliar dan tahun ini menjadi Rp 200 miliar. Polanya, Pemprov memberi anggaran dua kali lipat untuk program pengentasan kemiskinan dari yang dianggarkan kabupaten kota. Memang, menurut Wagub, dalam membangun,pengerjaan secara keroyokan atau gotong royong sangat penting. Misalnya, kalau kabupaten mengandalkan APBDnya saja, barangkali akan terseok-seok. “Mungkin kalau ada tambahan provinsi, atau dari APBN, akan sedikit terbantu,” kata Soerya.
Karena itulah, bersamaan dengan kunjungan kali ini, hadir juga anggota DPR RI daerah pemilihan Kepri, Dwi Ria Latifa. Aggota Komisi III DPR RI ini terlihat banyak mencatat keluhan masyarakat. “Ibu Dwi memang belanja masalah, tentang apa saja yang diperlukan masyarakat Natuna. Kami akan bersama melakukan lobi terhadap pemerintah pusat, untuk minta skala prioritas pembangunan Kabupaten Natuna,” kata Soerya. Menurut Aggota DPR RI kelahiran Karimun ini, dia akan membantu menyelesaikan masalah yang disampaikan masyarakat Natuna. “Kami akan melobi, terutama percepatan pembangunan infrastruktur,” kata kader PDI Perjuangan ini.
Selain Dwi Ria Latifa, hadir juga Bupati Natuna Ilyas Sabli, Bupati Bintan Ansar Ahmad, Ketua LKKS Kepri Ny Hj Rekaveny Soerya, Wakil Ketua DPRD Kepri Amir Hakim Siregar dan sejumlah anggota DPRD Kepri, Sarafudin Aluan, Saproni. Tampak juga Asisten Pemerintahan Kepri, Reni Yusneli, Kepala Dinas Perhubungan Muramis, Kepala Dinas Pariwisata Guntur Sakti, Kepala BPMD Buralimar, Kepala Biro Pemerintahan Misni, Kepala Biro Perlengkapan Martin L Maromon, Kakan Satpol PP Kepri Maifrizon.
