JAKARTA, deltakepri.co.id – Pimpinan BP Batam menunjukkan langkah proaktif dalam menyelesaikan hambatan investasi yang dihadapi pelaku usaha. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2SP di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (13/3/2026).
Kehadiran duo pimpinan ini merupakan wujud nyata komitmen BP Batam untuk mempercepat penyelesaian kendala perizinan maupun operasional di lapangan. Forum strategis tersebut membahas berbagai isu krusial, mulai dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), pengalokasian lahan, hingga percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di hadapan Menteri Keuangan RI, Amsakar menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan dari pusat demi menciptakan iklim investasi yang lebih inklusif dan transparan.
“Masukan dari Menteri Keuangan akan kami tindak lanjuti agar pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam semakin meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah,” ujar Amsakar Achmad.
Pembenahan Sistem Pertanahan dan RDTR
Terkait persoalan RKKPR, Amsakar menjelaskan bahwa dalam kurun waktu terakhir BP Batam memang belum melakukan alokasi lahan baru sebagai imbas dari kebijakan moratorium sebelumnya. Saat ini, fokus utama dialihkan pada pembenahan internal.
BP Batam tengah serius memperbaiki Land Management System (LMS) untuk memperbarui database pertanahan agar layanan kepada investor lebih optimal. Selain itu, sinkronisasi tata ruang juga menjadi prioritas.
“Kami juga melihat ada beberapa poin dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu didetailkan kembali agar implementasinya di lapangan lebih jelas bagi pelaku usaha,” tambah Amsakar.
Sinergi Pusat-Daerah demi Transparansi
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menambahkan bahwa kunci dari pesatnya pertumbuhan ekonomi Batam adalah sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Ia memastikan setiap keluhan investor akan dikoordinasikan secara intensif agar segera mendapatkan solusi.
“Kami ingin Batam tumbuh pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti persoalan investasi akan terus kami perkuat demi menjaga kondusivitas dan transparansi,” tegas Li Claudia.
Pertemuan ini diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi (debottlenecking), sehingga arus modal ke Batam dapat mengalir lebih lancar di tahun 2026.
