Beranda Kepri Protes Intervensi Oknum TNI, Warga Demo di KPUD Kepri

Protes Intervensi Oknum TNI, Warga Demo di KPUD Kepri

0
Foto: net
foto: Ilustrasi

Delta Kepri – Ratusan saksi dan simpatisan pasangan calon gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nomor dua, mendatangi kantor KPUD Batam, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk ikut mendengarkan rapat pleno yang seharusnya terbuka untuk umum.

Kedatangan mereka untuk menolak campur tangan aparat oknum TNI AD dalam Pilkada Kepri karena banyaknya aparat TNI AD yang dikerahkan di TPS, PPS, PPK dan KPUD. Namun, KPUD Provinsi Kepri menolak mengakomodir keinginan masyarakat untuk ikut mendengarkan rapat pleno, dan memasang pagar berduri untuk mencegah warga masuk ke halaman Kantor KPUD.

Baca Juga :   PDI-P Kepri tidak permasalahkan kadernya diminati

“Kami hadir di sana bukan hanya untuk mengawal hasil perhitungan suara dari kecurangan, tetapi juga secara tegas menolak sekaligus menyampaikan penolakan kami terhadap campur tangan oknum TNI AD dalam Pilkada Kepri,” ujar salah satu saksi, Partogi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Para massa yang hadir dalam demo tersebut, merupakan saksi dari beberapa partai yang terintimidasi, dan masyarakat resah akan intervensi dari oknum TNI AD tersebut. “Yang menjaga TPS kan tugas polisi bukan tugas TNI, itu lihat di dalam KPU ada konsentrasi TNI AD dengan laras panjang,” paparnya.

Baca Juga :   Praktek Ilegal Jual Beli BBM, Pemkab Lingga Akan Berikan Sanksi Tegas

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan, partai pendukung pasangan SAH melalui Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDIP, telah menemukan berbagai rangkaian peristiwa keterlibatan oknum anggota TNI dalam politik praktis di pilkada serentak yang patut diduga secara struktural/komando untuk mengondisikan kepentingan tertentu, seperti terjadi di Kepulauan Riau.

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti. “Kami sudah melaporkan ke Bawaslu, dan mereka melakukan verifikasi atas laporan keterlibatan oknum anggota TNI AD tersebut,” ujar Trimedya.

Baca Juga :   Ricuh saat pelantikan Pejabat Kepri, Mendagri diminta turun tangan!

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan TNI untuk tidak bermain politik praktis. Hal itu disampaikan saat Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu 16 Desember 2015.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo meminta TNI tunduk dan loyal kepada presiden sebagai sebagai panglima tertinggi TNI, serta tidak bermain politik praktis. “Jadi memang ada landasan presiden bicara seperti itu. TNI dan polri harus netral,” tutupnya. (net/okezone)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here