BATAM, deltakepri.co.id — Pemerintah Kota Batam mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan sejumlah penyesuaian pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan rancangan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 24 Agustus 2026.
Dokumen yang diserahkan pemerintah daerah mencakup Ranperda Perubahan APBD beserta nota keuangannya.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, Amsakar mengatakan perubahan APBD merupakan bagian dari penyesuaian pengelolaan keuangan daerah sekaligus upaya memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah Batam meningkat dari Rp4,184 triliun menjadi Rp4,304 triliun. Kenaikan tersebut mencapai 2,88 persen.
Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut mengalami peningkatan. Dari semula Rp2,581 triliun, PAD diproyeksikan menjadi Rp2,765 triliun atau naik 7,11 persen.
Kenaikan PAD antara lain berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pos lain-lain PAD yang sah.
Pajak daerah diproyeksikan mencapai Rp2,250 triliun, naik 7,21 persen dari target sebelumnya Rp2,099 triliun.
Pemerintah mengaitkan perubahan itu dengan bertambahnya titik reklame videotron, potensi pencairan piutang BPHTB, penambahan objek pajak, serta penerimaan dari sektor restoran, tenaga listrik, perhotelan, kesenian dan hiburan.
Retribusi daerah juga meningkat 2,48 persen menjadi Rp312,76 miliar dari sebelumnya Rp305,19 miliar.
Namun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru turun 22,07 persen menjadi Rp8,57 miliar.
Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi berkurangnya laba PT Bank Riau Kepri Syariah tahun buku 2025 serta perubahan porsi kepemilikan saham pemerintah daerah.
Sementara pendapatan transfer turun sekitar 4 persen, dari Rp1,602 triliun menjadi Rp1,538 triliun.
Di sisi pengeluaran, belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD meningkat 5,99 persen. Nilainya berubah dari Rp4,299 triliun menjadi Rp4,557 triliun.
Belanja operasi menjadi Rp3,623 triliun atau naik 5,40 persen. Salah satu komponennya, belanja barang dan jasa, meningkat 14,86 persen menjadi Rp1,541 triliun.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah, alat berat, kebutuhan peralatan medis, rambu lalu lintas, jaminan kesehatan serta operasional Badan Layanan Umum Daerah.
Belanja modal juga meningkat 9,51 persen menjadi Rp922,62 miliar. Porsi belanja jalan, jaringan dan irigasi mencapai Rp432,91 miliar setelah naik 20,98 persen
Amsakar mengatakan tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan pelayanan publik, termasuk penanganan banjir, peningkatan jalan, marka dan lampu lalu lintas, pengadaan bus sekolah hingga pengelolaan persampahan.
“Melalui perubahan APBD ini, kita mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik,” kata Amsakar.
Amsakar mengatakan perubahan APBD tidak semata diarahkan untuk meningkatkan angka belanja.
Pemerintah juga menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas, seperti kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Pada sektor kesehatan, pemerintah menambah dukungan premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Batam.
Anggaran kesehatan juga disiapkan untuk penambahan peralatan medis di RSUD serta peningkatan anggaran Bankesda.
Perubahan juga terjadi pada pos pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp115,5 miliar menjadi Rp272,48 miliar atau bertambah 135,91 persen.
Sementara pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya belum dianggarkan kini ditetapkan Rp20 miliar.
Dana tersebut direncanakan sebagai tambahan modal pada Bank Riau Kepri Syariah, dengan mengacu pada kajian Tim Penasihat Investasi Pemko Batam.
Amsakar mengatakan seluruh rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dituangkan dalam dokumen Ranperda serta Nota Keuangan Perubahan APBD 2026.
Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan DPRD Kota Batam.
Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan perubahan APBD pada rapat paripurna berikutnya.
Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah berharap alokasi anggaran dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di Kota Batam.
Penulis: Deni
Editor: Indra
