DELTAKEPRI.CO.ID, NATUNA – Ketua DPRD Natuna Andes Putra, didampingi Wakil Ketua II Jarmin Sidik, menggelar konferensi pers, terkait hasil pertemuan dengan Pemerintah Pusat tentang dampak sosial observasi WNI dari China di Natuna.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Kamis 6 Januari 2020 tersebut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Natuna, Ketua KNPI Natuna, Haryadi, Ketua MPC Pemuda Pancasila, Fadillah, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat dan wartawan yang bertugas di Natuna.
Mengawali sambutannya, Andes Putra, mengatakan evakuasi WNI dari Wuhan China di Natuna yang sempat menimbulkan kegaduhan dan penolakan dari masyarakat, membuat Pemerintah Daerah bersama Ketua DPRD Natuna, Ketua KNPI, Ketua Pemuda Pancasila, Akademisi, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat berangkat ke Jakarta bertemu Presiden RI Joko Widodo.
”Namun, karena jadwal Presiden yang begitu padat, kami tidak dapat bertemu, beliau hanya menugaskan Menko Polhukam, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk menyambut dan menyelesaikan masalah Kabupaten Natuna yang kami bawa,” ujar Andes.
Kata Andes Putra, beberapa tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, hanya satu yang ditolak, yaitu evakuasi WNI ke KRI, dengan alasan karena sudah menjadi ketentuan WHO untuk warga yang terdampak virus corona dilarang diobservasi di kapal laut.
”Dengan demikian, saya berharap kepada semua elemen masyarakat Natuna, untuk tidak terlalu resah. Karena semua WNI dari Wuhan China yang diobservasi di Natuna dinyatakan sehat,” terang Andes.
Dengan kondisi yang terjadi saat ini lanjut Andes Putra, jangankan tertular virus corona, flu, batuk, dan bersin saja sudah tidak boleh keluar dari Wuhan China, ini sudah menjadi ketentuan WHO untuk menghindari penularan yang lebih luas.
“Untuk itu saya berharap kepada semua masyarakat Natuna agar tidak terlalu cemas. Namun setiap bepergian atau keluar dari rumah agar tetap memakai masker menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.
Lebih jauh Andes Putra menerangkan dijadikannya Natuna sebagai tempat observasi WNI dari China, keputusan kilat yang harus diambil oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat informasi dari Pemerintah China untuk mengevakuasi WNI yang ada di Wuhan. Keputusan ini sudah sangat tepat mengingat lokasi yang dipakai adalah fasilitas militer yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
“Dengan jarak waktu yang begitu singkat, sehingga terjadi miskomunikasi informasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, terutama terkait keterbukaan informasi dan sosialisasi, yang pada akhirnya menimbulkan penolakan dari masyarakat,” ungkap Andes.(DK/KP)
