TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id — Hubungan masyarakat (humas) memiliki peran penting dalam memastikan informasi mengenai layanan haji dan umrah tersampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau, Saibansah Dardani, saat menjadi narasumber dalam kegiatan bersama pegawai Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kepri di Hotel Nite and Day, Tanjungpinang, Rabu (16/9/2026).
Saibansah mengatakan humas merupakan penghubung antara pemerintah, petugas, jemaah, keluarga jemaah, media, dan masyarakat. Karena itu, pengelolaan informasi menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.
“Humas itu menjadi jembatan antara pemerintah, petugas, jemaah, keluarga jemaah, media, dan masyarakat. Karena itu, informasi yang disampaikan harus cepat, akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Cak Iban tersebut.
Dalam kesempatan itu, Saibansah membagikan pengalaman selama menangani berbagai persoalan pers, termasuk pengalamannya ketika menjadi petugas haji pada 2026.
Menurut dia, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi publik yang baik dibutuhkan untuk menyampaikan informasi pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Ia menilai tugas humas tidak sebatas mempublikasikan kegiatan atau program lembaga.
Humas juga perlu mampu memilah dan mengelola informasi yang akan disampaikan kepada publik dengan memperhatikan ketentuan serta kepentingan institusi.
Dalam pelayanan haji dan umrah, kebutuhan terhadap informasi yang terpercaya menjadi semakin penting.
Informasi tidak hanya diperlukan jemaah yang sedang melaksanakan ibadah, tetapi juga keluarga yang berada di Indonesia.
“Informasi yang kami sampaikan bukan hanya dibutuhkan oleh jemaah, tetapi juga oleh keluarga mereka di Indonesia. Karena itu, informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak membingungkan, dan mudah dipahami masyarakat umum,” katanya.
Perkembangan media sosial, lanjut Saibansah, turut menjadi tantangan bagi humas. Arus informasi yang cepat memungkinkan kabar yang belum terverifikasi menyebar luas dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut menuntut humas merespons secara cepat dengan memberikan informasi yang berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Humas harus mampu merespons informasi yang berkembang di media sosial. Ketika ada informasi yang belum terkonfirmasi, humas harus hadir memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah fungsi strategis humas, antara lain menyediakan informasi, menjadi penghubung dengan publik, mengelola komunikasi ketika terjadi persoalan, serta membantu mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi.
Saibansah juga mendorong hubungan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan media terus diperkuat.
Menurut dia, media dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu informasi yang perlu mendapat perhatian, kata dia, berkaitan dengan perlindungan jemaah, termasuk informasi mengenai biro perjalanan bermasalah maupun pelayanan jemaah di bandara.
Menurut Saibansah, informasi semacam itu perlu disampaikan secara proporsional agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelayanan dan perlindungan jemaah.
“Kemitraan dengan media harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. PWI Kepri siap membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah, termasuk melalui kegiatan seperti coffee morning, sehingga kolaborasi yang baik lebih cepat dan berimbang,” katanya.
Ia menambahkan, humas perlu membangun jaringan komunikasi yang luas, menjaga reputasi institusi dan pimpinan, sekaligus menghadirkan gagasan positif dalam membangun citra lembaga.
Jika muncul pemberitaan yang membutuhkan penjelasan, humas, menurut dia, sebaiknya memberikan klarifikasi berdasarkan data dan fakta.
Langkah tersebut dinilai lebih konstruktif dibandingkan sekadar membantah pemberitaan tanpa memberikan informasi pembanding.
“Ikhtiar seorang humas adalah memberikan informasi yang positif, membangun komunikasi, dan menjaga reputasi institusi. Ketika ada persoalan pemberitaan, yang terpenting adalah bagaimana memberikan klarifikasi berdasarkan fakta dan tetap menjaga hubungan baik dengan media,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, peserta juga menanyakan langkah yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan wartawan yang dinilai tidak profesional atau pemberitaannya dianggap tidak berimbang.
Menanggapi hal tersebut, Saibansah mengatakan institusi dapat melakukan verifikasi terhadap identitas wartawan maupun perusahaan pers melalui kanal resmi Dewan Pers.
Menurut dia, pengecekan tersebut penting dilakukan agar komunikasi antara lembaga dan wartawan berjalan secara profesional.
“Untuk mengetahui apakah wartawan bekerja secara profesional, salah satunya dapat dilakukan dengan mengecek informasi melalui situs resmi Dewan Pers. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dan membangun kolaborasi dengan organisasi-organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers,” jelasnya. (*)
