JAKARTA, deltakepri.co.id – Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian dan Lembaga Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Selasa (4/3/2025) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat.
Entry meeting ini menjadi forum komunikasi awal antara BPK dan kementerian/lembaga terkait proses dan pelaksanaan pemeriksaan keuangan.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Nasarrudin Umar.
BP Batam bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi bagian dari entitas yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI.
Li Claudia menyampaikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga di lingkungan Ditjen PKN V telah menyampaikan laporan keuangan unaudited Tahun 2024 sebelum batas waktu 28 Februari 2025.
BPK RI memberikan apresiasi atas ketepatan waktu dan keseriusan dalam mewujudkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan.
“Terima kasih kepada BPK RI atas upaya dan langkah preventif dalam memberikan asistensi kepada para kementerian dan lembaga, khususnya BP Batam. Ini menjadi bagian penting dari integrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Li Claudia.
Bersama Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Li Claudia menegaskan komitmen BP Batam untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih delapan kali sebelumnya.
Sebagai langkah konkret, BP Batam akan menindaklanjuti rekomendasi BPK guna meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah.
Li Claudia juga menekankan pentingnya desiminasi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada seluruh jajaran BP Batam guna mencegah permasalahan yang sama terulang.
“Untuk mencegah temuan berulang, kami akan mendesiminasikan permasalahan yang dimuat dalam LHP BPK kepada seluruh jajaran, sehingga ke depan kita dapat memitigasi dan mencegah masalah yang sama terjadi lagi,” tegasnya.
Dengan kehadiran BP Batam dalam entry meeting ini, diharapkan sinergi antara lembaga pemerintah dan BPK semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. (*)
