TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menyusun rencana pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.
Forum digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin, 2 Februari 2026. Kegiatan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira.
Forum ini menjadi tahapan awal untuk menjaring aspirasi publik sebelum arah kebijakan dan program pembangunan ditetapkan secara final.
Sebanyak 700 peserta terlibat dalam forum tersebut. Sebanyak 200 peserta hadir langsung di lokasi, sementara 500 peserta lainnya mengikuti secara daring melalui platform Zoom.
Peserta berasal dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Forum menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, yakni Dr. rer. nat. Jayadi dari Kementerian PPN/Bappenas dan Bagus Agung Herbowo dari Kementerian Dalam Negeri. Diskusi dimoderatori Reni Yusneli dari Bappeda Provinsi Kepri.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, menyampaikan bahwa Ranwal RKPD 2027 disusun dengan target indikator makro yang optimistis namun realistis.
Fokus utama diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, tetapi instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal,” kata Aries.
Ia menjelaskan, tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 ditetapkan pada “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital”.
Tema ini akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Untuk indikator makro, pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen.
Target tersebut akan didorong melalui penguatan investasi, khususnya di sektor industri pengolahan dan jasa kemaritiman.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan mencapai Rp164 juta. Pemerintah daerah juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,53 poin melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 4,50 persen melalui sinkronisasi data penerima bantuan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menurun menjadi 5,45 persen dengan penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan industri, termasuk di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Adapun Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,332 poin guna menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah.
Aries menegaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Ranwal RKPD 2027 menjadi alat ukur yang harus dicapai seluruh organisasi perangkat daerah.
Sementara itu, Pj. Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepri, dari Natuna hingga Karimun,” ujarnya.
Forum ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik oleh perwakilan pemerintah daerah, DPRD, OPD, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, dan unsur masyarakat.
Seluruh masukan akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musrenbang tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
Penulis: Indra
Editor: Red
