Delta Kepri – Bupati Kabupaten Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal menegaskan bahwa prioritas pembangunan harus ditentukan bagi mengakomodir berbagai kebutuhan yang bersifat mendesak, bertahap dan keputusan bersama, bukan karena kepentingan tertentu.
Hal ini dikatakannya kepada wartawan Juma’t, 16 April 2021 terkait pembangunan di Natuna. Kata Hamid Rizal saat ini banyak bidang sudah ditarik kewenangan pengelolaannya pada tingkat provinsi seperti pengelolaan potensi kelautan yang berimbas pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah.
Untuk itu lanjut Hamid Rizal, pemerintah daerah dituntut berfikir keras mencari solusi agar percepatan pembangunan dapat terus direalisasikan, dimana salah satu pilihan adalah upaya membentuk Provinsi Khusus Natuna Anambas yang pada gilirannya akan memberikan peluang atas hak pengelolaan potensi daerah secara lebih luas.
Terpisah Wakil Bupati Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti membenarkan hal tersebut, menurutnya pengaruh globalisasi dan perkembangan geopolitik juga geoekonomi terutama Natuna sebagai daerah penghasil migas dan ikan terbesar harus mengubah orientasi politik dari pendekatan keamanan kependekatan kesejahteraan.
Natuna kata Ngesti harus memiliki langkah-langkah strategis untuk dapat memanfaatkan potensi kekayaan alamnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan adanya dorongan pengaruh globalisasi dan perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini.
“Sekarang banyak anak-anak kita selesai sekolah tetapi tidak bisa mengolah sumber daya alamnya. Sarjana perikanan, pulang ke Natuna kerja jadi wartawan ini kan luar biasa. Jadi kita memang harus berjuang meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan skilnya, bagaimana anak-anak selesai sekolah diberikan ruang mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan,” cetusnya.
Secara geopolitik lanjut Ngesti, sejak dulu memang Natuna memiliki mimpi besar sesuai dengan keinginan bersama adalah menjadikan Natuna Provinsi yang bersifat khusus termasuk Anambas.
“Peluangnya sudah ada karena Natuna daerah strategis, tetapi tetap saja kita harus berjuang. Ingin jadi provinsi perlu perjuangan hebat, hari ini kita lihat bukan saja dari kalangan atas tetapi kalangan bawah juga sudah menggaungkan dan berjuang secara bersama. Nah gaungnya memang harus dinaikkan seperti kita punya minyak harus digaungkan, kalau tidak digaungkan kita dianggap diam saja,” bebernya.
Sosok Kartini dari perbatasan itu, merasa hak Natuna menjadi provinsi memang ada, karena berada dipusaran politik internasional, berhadapan langsung dengan banyak negara dan memiliki jalur pelayaran tersibuk di dunia.
“Saya rasa kalau pemerintah pusat jeli memperhatikan Natuna mereka bisa mainkan kebijakannya menjadikan Natuna Provinsi Khusus. Karena kita adalah daerah yang sangat-sangat strategis, kaya dan sangat rawan, maka kebijakan pemerintah pusat harusnya sudah melihat ini,” ujarnya.
Sebagai Wabup Natuna, Ngesti berharap perjuangan menjadikan Natuna dan Anambas Provini Khusus jangan sampai berdarah-darah. Tim perjuangan yang dibentuk harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak.
“Harus ada juru bicara yang bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa Natuna memang harus segera dijadikan provinsi. Caranya bangun komunikasi baik antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sudah dibentuk Tim 9 tolonglah pemerintah pusat lihat dengan terbuka bagaimana kondisi Natuna, jangan dipandang sebelah mata,” tutupnya. (DK)
Laporan : Anizar Sulaiman
