Beranda Natuna Pernah Jadi Rebutan, Natuna Tetap Dalam Bingkai NKRI

Pernah Jadi Rebutan, Natuna Tetap Dalam Bingkai NKRI

138
0
Wakil Bupati Natuna Ngesti

Delta Kepri – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti diakhir masa jabatannya menghimbau masyarakat Natuna untuk dapat bersama-sama menjaga keutuhan NKRI termasuk keberadaan pulau-pulau terluar yang menjadi tugas pemerintah daerah dan pusat.

Ngesti menjelaskan, dari dulu Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berkomitmen tetap selalu berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meskipun pernah menjadi rebutan beberapa negara asing.

“Negara lain memeng ada menginginkan agar Natuna bergabung dengan negara mereka, dulu sempat ada isu-isu terutama China dan Malaysia, tetapi atas komitmen bersama Natuna tetap cinta Indonesia,” jelasnya.
Menurut Wabup yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 04 Mei 2021 nanti, dari segi pertahanan batas wilayah Natuna sudah ada kesepakatan dan harus menjaganya bersama-sama.

“Makanya Natuna dijadikan daerah pertahanan dan keamanan, itu program dari pemerintah pusat, daerah harus mendukungnya,” ungkap Ngesti, menjawab deltakepri diruang dinasnya.

Kata Ngesti, bukti nyata dari kerja bersama itu bisa dilihat adanya beberapa lembaga pertahanan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditempatkan dibeberapa daerah maritim kepulauan guna mejaga daerah perbatasan khususnya Pulau Natuna agar tetap aman.

Ngesti melihat selain kesiapan TNI, Pemda Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Bankesbang juga punya peran penting bagaimana meningkatkan motivasi rasa nasionalisme anak-anak muda melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membangkitkan rasa cinta kepada tanah air.

Baca Juga :   Wabup Natuna Buka Kegiatan Pembinaan/Training Center Tilawah Al-Qur’an 2020

“Darah kita merah, artinya tetap punya komitmen bahwa NKRI adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Karena Natuna memiliki banyak pulau-pulau kecil berpotensi tetapi rawan jika tidak terdata. Jika tidak dijaga dengan baik pulau-pulau kecil itu bisa hilang,” tuturnya.

Sebagai Wabup Natuna, Ngesti mengajak masyarakat bergandengan bersama dengan TNI-Polri dan instansi terkait lainnya, menjaga keutuhan NKRI dari perbatasan Natuna yang diketahui memiliki banyak sumber daya alam.

“Harus kita bangkitkan karena pemerintah pusat menginginkan Natuna terkenal dan berkembang, makanya Natuna dijadikan geopark nasional salah satu daerah kaya akan potensi sumber daya alamnya,” pungkas Ngesti.

Wakil Bupati Natuna periode 2015 itu menilai keberadaan Badan Pengelola Perbatasan juga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI karena Natuna berada di daerah perbatasan berhadapan langsung dengan Negara Asean.

Indonesia memiliki 16.671 pulau yang telah didepositkan di PBB sampai dengan tahun 2019 dimana 1.766 pulau berpenduduk dan 14.905 pulau tidak berpenduduk serta memiliki 111 pulau-pulau kecil terluar diantaranya 42 pulau berpenduduk dan 69 pulau tidak berpenduduk sesuai dengan Kepres 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia.

Menangapi hal ini, Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum, Zul Heppy, SH mengatakan Kabupaten Natuna secara astronomis terletak pada titik koordinat 1016′-7019′ LU (Lintang Utara) dan 105000′-110000′ BT (Bujur Timur) dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, sebelah Barat dengan Semenanjung Malaysia.

Baca Juga :   Anggota Komisi II DPRD Natuna sesalkan pelantikan Kepala Sekolah di Serasan

Katanya, jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 154 pulau dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 pulau) diantarannya belum berpenghuni. Sampai saat ini Pemerintah Daerah Natuna belum memiliki aturan hukum khusus terkait Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang keberadaan dan pengamanan daerah-daerah terluar tersebut.

“Kebetulan kalau untuk daerah-daerah terluar pengamanannya langsung dari pusat dan sekarang menurut data ada sekitar 154 pulau. Banyak juga yang belum berpenghuni. Tetapi semuanya sudah masuk dalam pemetaan wilayah kita,” terang Zul Heppy.
Menurut Plh Kabag Hukum Pemkab Natuna itu, keberadaan pulau-pulau baik yang sudah berpenghuni maupun belum berpenghuni sejauh ini tidak pernah terjadi sengketa, berbeda dengan perbatasan wilayah perairan laut.

“Saya rasa tidak ada, tidak ada pulau-pulau kita akan terjadi seperti itu, mungkin wilayah perairan laut yang ada sengketanya, tapi kalau pulau-pulau saya rasa tidak ada. Secara pribadi kekayaan laut kita yang bisa menimbulkan sengketa seperti ilegal fishing,” ujarnya.

Keberadaan pulau-pulau terluar, lanjut Zul Heppy sampai saat ini tidak ada negara-negara asing yang mengklaim bahwa pulau tersebut milik mereka. Tetapi untuk wilayah perairan lautnya sudah sering terjadi seperti klaim China atas perairan Laut Natuna Utara masuk wilayah mereka.

Baca Juga :   Syaifullah Apresiasi Pekan 1 Muharram 1442 H Tanjung Kumbik Utara

Zul Heppy menjelaskan keberadaan-pulau baik besar maupun kecil yang tersebar dikawasan Natuna seutuhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan saja.

“Kalaun masalah kebijakkan pulau-pulau ini memang kewenangan pemerintah pusat, baik keamanan, maupun pertahanannya pusat yang lebih kuat. Kalau Pemda paling berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang keberadaan pulau-pulau tersebut,” terangnya.
Terkait masaalah kewenangan pengamanan di wilayah laut, Zul Heppy menyebutkan memang pernah terjadi semacam kasus seperti di Pulau Serasan dimana keamanannya tidak lagi berada dibawah pengamanan Lanal Ranai, tetapi berpindah dibawah Lanal Kalimantan Barat (Kalbar).

“Dulunya Lanal Ranai sekarang kewenangan Lanal Pontianak/Kalbar. Padahal awalnya untuk pengamanan laut di daerah Pulau Serasan masuk Lanal Ranai, sudah berapa tahun ini pengamanannya berada dibawah Lanal Pontianak,” pungkasnya.

Zul Heppy berharap Pemerintah Pusat dapat kembali melimpahkan kewenangan tersebut dibawah pengawasan Lanal Ranai dengan pertimbangan rentang kendali Kalbar – Serasan begitu jauh dibandingkan Ranai – Serasan sehingga lebih memaksimalkan penjagaan kedaulatan laut NKRI.

“Memang rentang kendali untuk pengamanan laut kita yang akan lebih dibutuhkan. Harapan saya mari kita sama-sama membantu termsuk kawan-kawan wartawan sebagai mitra pemerintah,” imbuhnya. (DK)

Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum, Zul Hepy SH

Laporan : Anizar Sulaiman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here