Delta Kepri – Menyikapi Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau meminta Bupati Natuna agar dapat mengoptimalkan anggaran supaya tepat guna dan berdaya guna.
Fraksi PPP mengharapkan kegiatan-kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat di optimalisasikan mengingat DAK saat ini dalam proses penganggaran tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna.
Fraksi PPP kemudian meminta keseriusan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan rencana kerja Perusahaan Daerah (Perusda).
Supaya ada kejelasan dalam pengelolaannya, dan kepastian terhadap nasib karyawan beserta hak-haknya.
Dalam penyampaian pandangannya, Fraksi PPP juga meminta kepada saudara Bupati Natuna agar bisa mencarikan solusi untuk membantu anggaran pendidikan bagi sekolah swasta yang ada di Kabupaten Natuna, mulai dari TPQ, PAUD, TK, MTS, MAS dan sekolah swasta lainnya.
Fraksi PPP juga meminta agar Bupati Natuna memberi perhatian khusus mengenai pemeliharaan dan operasional Mesjid Agung Natuna yang semakin hari semakin tak terurus, karena keterbatasan anggaran.
Fraksi PPP selanjutnya meminta kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga agar membuat pormula pendataan beasiswa secara terintegritas sehingga tepat sasaran dan tepat waktu.
Fraksi PPP kemudian meminta kepada Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk serius menyikapi dengan bijak integrasi Jamkesda dan Kartu Natuna Sehat, sehingga penerima manfaat tepat sasaran dan tepat guna.
Sebelum mengakhiri pandangannya, Fraksi PPP menyebutkan pengelolaan Dana Desa (DD) seharusnya dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan pengelolaan produk unggulan desa diharapkan dapat menciptakan kemandirian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Fraksi PPP dalam pandangannya mendukung supaya pelaksanaan Musabaqoh Tillawatir Quran (MTQ) Tingkat Provinsi dan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) 2022 dilaksanakan di Kabupaten Natuna.
Karena menurut Fraksi PPP dampak yang diperoleh bukan saja dalam syiar agama dan pengembangan olah raga.
Tetapi akan berdampak pada pengaruh ekonomi dan pembangunan infrastruktur sehingga percepatan pembangunan yang dicanangkan bisa segera terealisasi.
Sembilan butir sumbang, fikiran dan pendapat serta saran dalam sidang dewan terhormat itu, disampaikan langsung oleh Harken, S.Pd.Ek Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Natuna.
Dalam rapat paripurna itu, akhirnya Fraksi PPP menerima dan menyetujui Rancangan Angaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD) Natuna Tahun 2018 untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (Perda APBD). (**)
