JAKARTA, deltakepri.co.id — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Provinsi Kepri, Rizki Faisal, menegaskan pentingnya koalisi permanen sebagai fondasi menjaga stabilitas politik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Rizki menanggapi gagasan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
“Koalisi permanen harus jalan. Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan barisan yang solid, bukan yang plin-plan atau menciptakan drama politik,” ujar Rizki, Selasa (9/12/2025).
Ia menyebut Golkar konsisten mengikuti arahan ketua umum dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Rizki juga menyoroti pernyataan Menko PM Muhaimin Iskandar yang sebelumnya menyerukan “tobat nasuha” kepada sejumlah menteri.
Ia menilai pernyataan tersebut tidak etis dan tidak membantu situasi, terutama ketika pemerintah tengah fokus menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
“Saya sangat menyayangkan ucapan Cak Imin. Pernyataan seperti itu terkesan tendensius, meremehkan, dan mengganggu konsentrasi kerja kabinet,” ujarnya.
Ia menambahkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru bergerak cepat dalam memastikan pemulihan energi di wilayah terdampak bencana.
Rizki menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja para menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Yang berhak mengevaluasi menteri itu Presiden, bukan Cak Imin,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh anggota kabinet harus memahami prinsip dasar tata kelola pemerintahan.
Karena itu, koalisi permanen dianggap penting untuk mencegah manuver politik yang dapat menciptakan kegaduhan.
“Dengan koalisi permanen, tidak boleh ada lagi tindakan yang menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Rizki menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pemerintah saat ini membutuhkan fokus penuh untuk menjalankan program strategis nasional.
“Pemerintah sedang bekerja untuk rakyat. Yang dibutuhkan itu kerja konkret, bukan drama atau sindiran,” jelasnya. (*)
