TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Kota Tanjungpinang sekaligus membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi 100 siswa SD, SMP, dan SMA angkatan pertama, di Eks SMPN 15, Jalan Borobudur Tanjungpinang, Selasa (30/9/2025).
Lis Darmansyah menyampaikan, Sekolah Rakyat hadir sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga layanan kesehatan. Seluruhnya diberikan 100 persen gratis bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem.
“Program ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu agar memperoleh pendidikan yang layak dan membuka masa depan yang lebih cerah. Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga menumbuhkan karakter, kemandirian, martabat, dan daya juang anak,” jelas Lis.
Lis juga menegaskan, MPLS mulai dilaksanakan hari ini untuk 100 siswa angkatan pertama, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
Ia berpesan agar siswa menjadikan Sekolah Rakyat sebagai rumah kedua.
“Peresmian ini menjadi awal lembaran baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Tanjungpinang. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial, Forkopimda, serta semua pihak yang mendukung. Terutama kepada orang tua yang mempercayakan anaknya menimba ilmu di Sekolah Rakyat,” ujar Lis.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Riko, menyampaikan sambutan melalui zoom.
Ia menilai konsep sekolah berbasis asrama sangat tepat untuk mendukung pendidikan berkualitas, sekaligus program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat ini sangat tepat, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Kami berharap program ini diperluas ke lebih banyak daerah di Kepri maupun Indonesia. Kami juga mohon bantuan Wali Kota Tanjungpinang untuk memantau pembangunan Sekolah Rakyat definitif yang akan dimulai akhir Oktober 2025,” ujar Robben.
Robben menambahkan, siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mendapat pendidikan gratis, tetapi juga berdampak pada bantuan sosial bagi keluarga mereka, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga Dana Transfer Spesifik Nonfisik (DTSN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
“Orang tua siswa penerima manfaat diharapkan bisa memperoleh bantuan lengkap, baik PKH, BLT maupun bantuan lain yang dikelola Kementerian Sosial,” tuturnya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjungpinang saat ini telah menampung 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA pada angkatan pertama.
Peresmian juga dihadiri Wakil Gubernur Kepri, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Ketua DPRD Tanjungpinang, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota, serta seluruh kepala perangkat daerah Pemko Tanjungpinang.
Penulis: Indra
Editor: Tahan
