Beranda Kepri 13 aktivis pejuang Kepri “Menggugat hasil perjuangan pembentukan Provinsi yang tidak sesuai...

13 aktivis pejuang Kepri “Menggugat hasil perjuangan pembentukan Provinsi yang tidak sesuai dengan cita-cita awal”

0

Delta Kepri – Sebanyak 13 aktivis dari berbagai Alumni mahasiswa di Kepri kembali membentuk Forum Komunikasi Alumni Mahasiswa Pejuang Provinsi Kepulauan Riau (FK-AMP2KR) di Hotel Comfort, Senin (26/2) Tanjungpinang.

Pembentukan ini mengangkat tema “Sejarah Memanggil, Kami Kembali,”.

Aziz Martindas Aktivis Alumni mahasiswa Pekanbaru asal Kabupaten Lingga menyebutkan, kiranya perlu dilakukan suatu evaluasi dan kajian-kajian strategis dari sebuah kebijakan pemerintahan yang lebih mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kepri.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh cita cita pergerakan perjuangan pembentukan Provinsi Kepri yang tertuang dalam deklarasi masyarakat Kepulauan Riau pada tanggal 15 Mei 1999 dalam Mubes masyarakat Kepri yaitu “Mempercepat kemakmuran masyarakat secara adil dan merata melalui pembentukan Provinsi Kepri”.

Menurutnya, hal ini berguna untuk menyelaraskan persamaan persepsi visi dan misi perjuangan pembentukan Provinsi Kepri agar sejalan dengan persepsi visi misi kebijakan pemerintah daerah saat ini.

“Menurut kami, perlu kembali dipertajam arah visi misinya baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam kerangka pembangunan Kepri yang lebih maju dimasa akan datang,” sebut Aziz Martindaz.

Baca Juga :   Ketua DPRD Kepri minta Muda-mudi Parna saling menyayangi

Aziz membeberkan, bahwa Induk dari perjuangan tersebut adalah BP3KR, yang dalam perjalanannya telah dinilai kiprahnya melemah, sehingga generasi senior yang sudah tidak aktif lagi di BP3KR sepakat untuk meinisiasi (FK-AMP2KR) tersebut.

Sementara itu, Julyanta Mitra, seorang aktivis alumni mahasiswa Bandung asal ibu Kota Tanjungpinang, juga turut menjelaskan dasar dari pendirian forum komunikasi alumni mahasiswa pejuang Provinsi Kepri, antara lain, didorong oleh semangat untuk mengkritisi secara konstruktif bilamana terjadi lemahnya peran dan fungsi strategis dalam pengawasan kebijakan publik yang dilakukan masyarakat secara pribadi maupun kelompok termasuk ormas, LSM terutama adalah lembaga konstitusional yang ada dalam unsur pemerintahan.

“Semangat untuk mempertajam kembali implementasi hasil kajian strategis pada saat perjuangan pembentukan Provinsi Kepri yang telah menggambarkan besarnya pendapatan asli daerah Provinsi Kepri bilamana lepas dari Provinsi Riau, yang bersumber dari potensi sumber daya alam ya g dimiliki oleh Provinsi Kepri baik laut, darat dan udara hingga saat ini belum terimplementasi secara maksimal,” ujarnya membacakan.

Baca Juga :   PNPM Mandiri dan Lurah Tanjung Unggat menepis dugaan tong air bermasalah

Ditegaskan para aktivis tersebut, bahwa tujuan terbentuknya Kepri adalah “merangkai pulau memakmurkan negeri” yang mana hingga saat ini tujuan tersebut dinilai tidak tercapai.

“Kepada seluruh masyarakat Kepri , ketahuilah bahwa provinsi Kepri berdiri bukan karena berdiri sendiri tapi perjuangan, yang mana perjuangan tersebut ada konsekuensinya,” ungkapnya.

Julianta Mitra menilai, pemerintah provinsi Kepri saat ini tidak mengarah ke perjuangan merangkai pulau membangun negeri.

“Padahal, itu merupakan sederhana sekali,” cetusnya.

Mahasiswa asal Natuna ini, meminta arah pergerakan (FK-AMP2KR) akan dituangkan dalam suatu program kerja yang bersifat seminar atau lokakarya, dialog interaktif, gerakan simpatik, pemantauan kebijakan publik yang berlandaskan konstitusional dan melakukan upaya hukum dan ataupun gugatan kepada suatu kebijakan publik yang melanggar hak kedaulatan daerah.

Bung Anta juga menjabarkan issue strategis jangka panjang yang diangkat adalah provinsi Kepri sebagai Free Trade Zone yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menuntut untuk diberikan otonomi khusus dalam rangka mengantisipasi infiltrasi ekonomi asing dalam penguasaan perdagangan bebas dan era globalisasi.

Baca Juga :   KONTINGEN PROV KEPRI UNTUK POPNAS XIII DILEPAS AGUNG MULYONO

“Serta bertekad berjuang semaksimal mungkin kepada pemerintah pusat agar pembagian hasil sumber daya alam yang ada di Provinsi Kepri memenuhi unsur keadilan sebagai bahagian dari bangsa Indonesia dalam menopang tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” tungkasnya.

Sedangkan adanya wacana membentuk provinsi baru di Kepri, menurut salah satu aktivis tersebut adalah sebuah penghianatan atas perjuangan selama ini membentuk Provinsi Kepri.

“Siapa pun melakukan itu, akan kita lawan, kita bangkit untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Diakhir dialog bersama beberapa media lokal, para aktivis tersebut menyebut keterlibatan media dalam pembentukan Provinsi Kepri cukup besar.

“Kami akan menarik atau mengajak mantan aktivis-aktivis dalam konstelasi pejuang provinsi Kepri untuk bersama-sama membangun negeri,” tutupnya. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here