Delta Kepri – Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menegaskan agar para camat bersikap netral pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015 nanti. Mendagri tidak ingin ada oknum camat melakukan manipulasi suara pada pelaksanaan pilkada tersebut. Hal ini dikatakan Mendagri saat pelaksanaan Gelar Nasional Kesiapan Camat sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan di Wilayah dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2015, di Dataran Engku Putri, Batam, Jumat (18/9).
Sikap netralitas camat ini menjadi salah satu dari tiga Instruksi Mendagri dalam apel siaga tersebut. Perintah netralitas ini penting karena tahun ini ada 260 kabupaten kota se-Indonesia yang melaksanakan Pilkada dan sembilan provinsi. Usai apel siaga di Dataran Engku Putri, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel oleh Kabarhakam Mabes Polri dan Aster Panglima TNI. Selain itu, panel diskusi juga diisi oleh KPU Pusat dan Bawaslu Pusat.
Dua instruksi lagi yang disampaikan Mendagri adalah agar para camat dan jajaran pemerintahan memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian, TNI serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Jangan berkoordinasi jika sudah ada masalah saja,” kata Tjahyo. Penegasan netralitas camat ini juga karena dalam berbagai pemilihan, Tjahyo selalu mendapat laporan adanya oknum camat terlibat dalam manipulasi suara.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang menyelesaikan pembangunan, tata kelola urusan pemerintahan baik pusat dan daerah agar lebih efektif, efisien dan taat kepada hukum agar dapat mempercepat proses reformasi di semua bidang dan untuk memperkuat otonomi daerah. Mendagri juga mengharapkan kepada 187 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan untuk melakukan sinergi konektivitas yang diharapkan untuk dua tahun ke depan harus lebih baik lagi.
Hadir pula pada Apel tersebut Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Putut Bayuseno, Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen Wiyarto, Pj. Gubernur Kepri Ir. Agung Mulyana serta seluruh bupati dan pejabat di Provinsi Kepulauan Riau. (Hms)
