Beranda Kepri Kunjungan Gubernur Kepri dinilai Positif oleh PPP dan PDI-P

Kunjungan Gubernur Kepri dinilai Positif oleh PPP dan PDI-P

0

Delta Kepri – Menanggapi kunjungan Gubernur Kepri ke kediaman Soeryo Repspationo, Sekretaris Jendral (Sekjend) DPW Kepri PDI-Perjuangan H. Lis Darmansyah angkat bicara dan menjelaskan perihal tersebut, senin (5/12) dini hari tadi.

Lis mengatakan, sebenarnya hal tersebut merupakan sesuatu yang Sah – sah saja dan sikap itu, memang harus dimiliki oleh setiap pemimpin.

Menurut Lis, wajar – wajar saja dilakukan pertemuan itu. Sedangkan Presiden saja melakukan komunikasi politik dengan para petinggi partai politik lainnya. Selain komunikasi politik, hal itu juga merupakan salah satu sikap Gubernur Kepri menjalin tali silaturahim sebagai umat manusia.

“Wajar – wajar saja dilakukan pertemuan itu. Sedangkan Presiden saja melakukan komunikasi politik dengan para petinggi partai politik lainnya. Selain komunikasi politik, hal itu juga merupakan salah satu sikap Gubernur Kepri menjalin tali silaturahim sebagai umat manusia,” kata Lis Darmansyah, melalui pesan singkat Whats Apps.

Dikatakan Lis, keterbukaan membangun komunikasi politik dengan para pemimpin adalah hal yang wajar. Dan Lis meyakini, tentunya pembahasan pertemuan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat Kepri.

Lanjut Lis, ada dua yang dapat kita nilai positif dalam pertemuan tersebut. Pertama, Gubernur dan Sekda Kepri ingin membicarakan tentang mau dibawa kemana Provinsi Kepri ini dan bagaimana cara membangun kepri untuk kedepannya. Dan yang kedua, Gubernur Nurdin Basirun sedang berusaha menjalin komunikasi politik, agar ketenangan poltik kepri dapat kembali berjalan normal.

Baca Juga :   Dalam Kondisi Hujan, Rahma Tetap Beri Bantuan ke Pengusaha Ternak Sapi

Pasalnya, baik Nurdin Basirun dan Bapak soeryo Respationo, keduanya memiliki cukup banyak pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Dan ini merupakan tujuan bersama bagi masyarakat luas.

Masih menurut Lis, pertemuan Gubernur Kepri dan Soeryo Respation bukanlah sesuatu hal yang luar biasa. Akan tetapi pertemuan ini merupakan pertemuan antara pemimpin yang berjiwa besar.

Lis juga menjelaskan, bahwasanya tampu jabatan itu hanyalah sementara saja dan yang terpenting saat ini adalah menjalin tali silathurahmi. Sebab, hal itulah yang akan membawa kita diakhirat nantinya. Jadi, untuk pertemuan itu tidak perlulah diartikan yang aneh – aneh, jika kita ingin berfikir positif untuk membangun Kepri ini.

“Jadi pertemuan itu tidak perlulah diartikan yang aneh – aneh kalau kita berfikir positif,” ungkap Lis Darmansyah.

Lis juga tak lupa mengharapkan moment ini bisa menjadi jalinan komunikasi yang baik untuk kedepannya. Dan jika ada sebagian orang yang berfikiran negatif dengan adanya silaturahmi atau pertemuan ini. Tentunya hal tersebut harus dipertanyakan?.

Selain itu, Lis juga cukup menyayangkan masih saja ada orang – orang yang memprotes atau komplain tentang kunjungan Gubernur Kepri pada waktu itu. Seharusnya yang perlu diketahui saat ini adalah, pertandingan Pilkada sudah usai. Hendaknya kita, sebagai masyarakat, tidak lagi berbicara antara kelompok – kelompok lagi, atau berpikiran sempit. Dan Semestinya, untuk saat ini, bagaimana kita berpikir kedepannya untuk bersama -sama mendukung Pemerintah Provinsi Kepri dipimpin oleh Nurdin Basirun.

Baca Juga :   Prestasi BNN Bekuk Gembong Narkoba Lintas Negara

Lis juga menegaskan, untuk membangun Provinsi Kepri. Sudah sepatutnya kita memberikan saran, masukan maupun kritikan. Hal itu semata – mata hanyalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat kepri yang lebih luas.

Disamping komentar Lis Darmansyah yang cukup panjang. Hal senada juga disampaikan oleh Sekertaris komisi I DPRD Kepri Sarafuddin Aluan SH, MH yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PPP Kepri. Ia mengatakan, kunjungan yang telah dilaksanakan Gubernur Nurdin Basirun dan Sekda Kepri Ts Arif Fadilla ke kediaman Soeryo Respationo adalah kunjungan yang dinilai positif untuk diperhatikan.

Pasalnya, kunjungan ini merupakan jalinan silathurahmi antara kedua belah pihak. Dan hal ini tidak lepas dari komunikasi yang efektif untuk memajukan Provinsi Kepri dari ketertinggalan.

“Ya, pertemuan ini adalah kunjungan positif. Mungkin saja, hal ini bersifat komunikasi silathurahmi, sehingga komunikasi itu bisa efektif. Karena bagaimanapun juga, pak Soeryo adalah seorang tokoh politik Kepri ternama dan juga merupakan mantan Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Rivalitas itu, seharusnya sudah bisa ditinggalkan, dan hal itu, perlu dukungan dari semua pihak. Dan dari pertemuan ini, diharapkan dapat memberikan nuansa politik yang bagus untuk kepentingan daerah secara umum,” jelas Sarafuddin Alun melalui via seluler (5/12) senin, dini hari tadi.

Menurut Sarafuddin Aluan, bisa saja pertemuan itu terkait dengan Interpelasi, namun bukan berarti interpelasi tidak dijalankan atau diteruskan. Artinya, interpelasi adalah hak legislatif untuk bertanya terhadap kebijakan pemerintah yang diduga melanggar aturan yang berlaku. Dan hasilnya terdiri dari puas atau tidak puasnya jawaban Gubernur.

Baca Juga :   Politisi PDI-P ini sesalkan sikap Pemko Batam

Lanjut Sarafuddin Aluan, sesuai dengan mekanisme tata tertib, jika nantinya ditemukan pelanggaran dalam pernyataan yang dijawab oleh eksekutif terhadap legislatif dan ternyata tidak memuaskan. Bisa saja menjurus pada Hak Angket, namun perlu diketahui, bila nantinya proses Hak Angket yang akan ditempuh. Dapat dipastikan perjalanan prosesnya akan memakan waktu yang cukup panjang.

“Hak interpelasi itukan, pemerintah menjawab pertanyaan, apakah itu sudah memuaskan atau tidak, itu kan nanti, dilihat pada saat paripurna. Ya, mudah – mudahan ini menjadi koreksi bagi pemerintah agar kedepannya melakukan kebijakan itu lebih hati – hati, lebih taat aturan dan tidak menimbulkan persoalan – persoalan antara DPR sebagai kontrol daripada pemerintah. Dan saya pikir, sesuai dengan ketentuan tata tertib, puas atau tidak puasnya interpelasi, itu hanya menunggu jawaban dari pemerintah. Dan sarananya itu belum ada. Yang ada itu adalah Hak Angket. Hak Angket itu sesuai dengan penyelidikan dan dalam porsi – porsi lain juga. Namun persyaratan Hak Angket agak berat, harus dihadiri 3/4 dan disetujui 2/3 Anggota Dewan di Paripurna. Memang persyaratannya agak berat, mudah – mudahan dengan koreksi interpelasi ini, hubungan antara DPRD Kepri dan Pemerintah akan lebih baik. Karena, kedua lembaga ini harus bersinergi sebagai mitra,” jelasnya. (DK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here