ANAMBAS, deltakepri.co.id – Kabupaten Kepulauan Anambas kembali mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama sepekan terakhir.
Kondisi ini memicu sorotan berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan hingga anggota legislatif.
Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Majelis Daerah Anambas, Abu Hanifah, menyayangkan berulangnya persoalan distribusi BBM di daerah tersebut.
Ia menilai permasalahan ini sudah terlalu sering terjadi dan menunjukkan kurangnya solusi konkret dari pemerintah daerah.
“Seharusnya persoalan seperti ini tidak perlu terjadi lagi karena sudah berulang kali. Kalau sesuatu yang berulang, artinya ada problem sistemik yang belum terselesaikan,” ujar Abu Hanifah, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, dengan sumber daya manusia (SDM) dan jumlah penduduk yang relatif kecil, mestinya manajemen distribusi BBM di Anambas tidak menjadi persoalan berat.
“Stakeholder dan SDM kita cukup. Ini soal strategi komunikasi dan penanganan masalah yang belum maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Anambas, Arpandi, menilai kelangkaan BBM sudah menjadi permasalahan klasik yang terus berulang sejak pemekaran Anambas pada tahun 2008.
“Sudah 17 tahun Anambas berdiri, kelangkaan BBM ini hampir terjadi setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengaturan distribusi oleh OPD dan pemerintah daerah,” tegas Arpandi.
Menanggapi keluhan masyarakat, Sekretaris Komisi II DPRD Anambas, Mariyadi, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ditemukan ada permainan di tingkat pengecer.
“Jika terbukti, sanksi akan kami keluarkan berupa SP1, SP2, hingga pencabutan izin agen,” ujar Mariyadi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Anambas, Ayub S.IP, menekankan pentingnya nelayan memiliki pas motor sebagai dasar penghitungan kebutuhan BBM sesuai kapasitas kapal mereka.
“Kami juga sudah menerima laporan dari Dinas KP3 terkait persoalan ini, dan akan terus kami kawal agar tidak merugikan nelayan,” pungkas Ayub. (DK)
