JAKARTA, deltakepri.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan arah penggunaan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan peningkatan sektor kesehatan.
Hal ini disampaikan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Rapat yang membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun 2026 itu dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, serta dihadiri Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, jajaran deputi, dan pejabat eselon II dan III.
Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran BP Batam tahun 2026 sebesar Rp2,44 triliun, sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas tertanggal 24 Juli 2025.
“Pagu tersebut diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional Asta Cita sebagai prioritas nasional, sekaligus memperkuat pengembangan wilayah Batam,” ujar Andre.
Prioritas Pembangunan Batam
Amsakar menjelaskan, alokasi anggaran 2026 akan diarahkan untuk memperkuat investasi, mengembangkan kawasan strategis ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan kinerja organisasi agar lebih efisien dan akuntabel.
Selain itu, anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp2,88 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, yang mencakup prasarana konektivitas darat, laut, udara, sumber daya air, lingkungan, hingga sarana pendukung kawasan.
“Presiden RI menekankan, pembangunan Batam harus dimulai dari infrastruktur. Dengan demikian, perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat segera terwujud,” tegas Amsakar.
Apresiasi Dukungan DPR RI
Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI atas persetujuan dan dukungan penuh terhadap program kerja BP Batam.
“Dukungan Komisi VI DPR RI menjadi penguat motivasi bagi BP Batam dalam memenuhi komitmen menjadikan KPBPB Batam sebagai kawasan ekonomi yang inklusif dan modern di masa depan,” tutupnya. (*)
