TANJUNGPINANG, Deltakepri.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura mewanti-wanti adanya money politik menjelang pemilihan suara ulang delapan tempat pemungutan suara (TPS) di Tanjungpinang.
Ketua DPC Hanura Tanjungpinang Reni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperketat pengawasan untuk mencegah money politik saat pemilihan ulang.
“Kita minta Bawaslu untuk memperketat pengawasan, karena isu itu sangat kuat sekali,” kata Reni saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (21/2/2024).
Reni yang juga anggota DPRD Tanjungpinang ini menyebutkan, telah mendengar besaran tarif satu suara yang ditawarkan kepada warga.
Namun dia tidak mau menyebutkan besaran tarif tersebut karena belum mengetahui kebenarannya.
“Tapi kalau kita dengar isunya ada angka yang ditawarkan, paket yang ditawarkan juga ada,” ucapnya.
Diakuinya pemilihan suara ulang ini sangat berpotensi terjadi praktik kotor untuk mendulang suara dengan money politik.
“Kita berharap Bawaslu itu ambil peran penting, Panwascam juga. Semuanya kita minta pengawasan super ekstra, karena PSU ini kita sudah jelas tahu apa yang akan terjadi, saya yakin kita sudah paham lah,” jelasnya.
Selain itu, Reni juga meminta Bawaslu untuk untuk mengingatkan Panwaslu hingga Pengawas TPS terkait PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 25 ayat 1 e, melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
Dia meminta kepada Bawaslu dan jajaran untuk memperketat aturan tersebut, tujuannya untuk mencegah adanya praktik politik uang.
“Itu yang harus diterapkan supaya money politik ini bisa kita redamkan, untuk tidak terjadi potensinya,” imbuhnya.
