JAKARTA, deltakepri.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyampaikan langsung sejumlah usulan pembangunan dan penataan wilayah Kota Tanjungpinang dalam rapat koordinasi bersama Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, dan Menteri Transmigrasi, di ruang utama Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Rabu (7/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Lis memaparkan usulan pembangunan infrastruktur yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan Perpres Nomor 1 Tahun 2024 terkait Rencana Induk Kawasan Strategis Nasional Batam-Bintan-Karimun (KSN – KPBPB BBK).
“Dukungan atas proyek prioritas tersebut meliputi pembangunan jalan lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan, penataan kawasan kota lama dan sekitarnya, revitalisasi pelabuhan penumpang Penyengat, serta peningkatan sektor pariwisata,” jelas Lis.
Usulan konkret yang disampaikan meliputi pembangunan Jembatan Madong–Sungai Nyirih, Jembatan Pinang Marina–Tanjung Lanjut, serta lanjutan penataan Jalan dan Kawasan Gurindam 12.
Penataan kawasan kota lama mencakup pengendalian banjir, perbaikan jalan, dan penggantian konstruksi aspal menjadi Pattern Concrete.
Revitalisasi pelabuhan Penyengat meliputi pembangunan dermaga menuju Pulau Penyengat dan dermaga Kampung Datuk.
Di sektor pariwisata, dikembangkan kawasan Bukit Manuk dan direvitalisasi kawasan heritage Tionghoa Senggarang.
Tak hanya itu, Lis juga menyampaikan prioritas pembangunan infrastruktur wilayah, guna memperkuat peran Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dan pusat kegiatan wilayah nasional.
Di antaranya penanganan banjir, penataan pemukiman kumuh, revitalisasi fasilitas umum, dan pembangunan jalan kota.
Namun, Lis juga menyoroti sejumlah tantangan yang menghambat realisasi pembangunan.
Salah satunya adalah penguasaan lahan oleh pihak swasta yang telah teridentifikasi terlantar seluas 1.637,54 hektare per 2024.
Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam optimalisasi penataan kawasan dan pengembangan sektor pariwisata.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, termasuk melalui APBN, agar pembangunan di Kota Tanjungpinang bisa dipercepat dan merata,” pungkas Lis. (*)
