TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Presiden Joko Widodo resmikan peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik dan menyerahkan sertifikat tanah secara virtual dari Istana Negara, di Gedung Aula Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (04/12/2023).
Dalam sambutan penyerahan sertifikat tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, penyerahan surat tanah seharusnya berjumlah 126 juta sertifikat yang sudah dipegang oleh rakyat.
Namun di tahun 2015 baru terealisasi 46 juta penerima, dan hal ini diakibatkan adanya konflik agraria, sehingga harus memaklumi hal tersebut.
“Di tahun 2023 ini, seluruh BPN di Indonesia telah menyerahkan 109 juta sertifikat dan sudah disalurkan ke seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Presiden Joko Widodo.
Menyambut kabar itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda-Prov) Kepri, Adi Prihantara mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja BPN Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya.
Karena menurutnya, BPN Provinsi Kepri mampu menyelesaikan tugasnya dengan memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
“Mudah-mudahan tahun 2024, 2025 seluruh bidang tanah yang dimiliki masyarakat Kepri dapat diselesaikan kewajibannya, untuk memberikan sertifikat kepada yang sudah jelas objek serta subjeknya,” ucap Adi.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Kepri Nur Hadi Putra juga mengatakan, tujuan dari peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik agar pemilik lebih aman menyimpan data kepemilikan tanah.
Pasalnya, dengan Sertifikat Tanah Elektronik, semua data dapat tersimpan aman di dalam database. Sehingga hal itu bisa mengurangi banyak resiko, seperti hilangnya sertifikat, rusaknya sertifikat dan lainnya.
“Untuk Tanjungpinang sendiri sudah diserahkan 150 sertifikat dan Bintan 50 sertifikat. Tadi juga telah diberikan secara simbolis sebanyak 200 sertifikat, dan ini bagian dari pemberian 10.500 ribu sertifikat,” jelas Nur Hadi Putra.
Nur Hadi Putra juga menyebutkan, terdapat 2.400 lebih sertifikat telah dibagikan di tahun 2023, yakni di bagian pesisir sebanyak 2.524 sertifikat, yang merupakan anggaran Pemprov Kepri.
“Tapi untuk di pesisir masih ada 700 sertifikat yang masih belum diserahkan. Karena menunggu ijin dari kementerian KPPRL. Di mana lokasinya masih berada di atas laut semua sudah kita ukur untuk menunggu SK dari kementrian KKP,” ungkapnya. (Yuli)
