Beranda Advertorial Transformasi Kepemimpinan Rahma Membangun Kota Tanjungpinang

Transformasi Kepemimpinan Rahma Membangun Kota Tanjungpinang

272
0
Walikota Tanjungpinang Rahma dan Wakil Walikota Endang Abdullah. Foto : Istimewa

DELTAKEPRI.CO.ID|TANJUNGPINANG – Genap tiga (3) tahun pada 21 September 2021, Pemerintah Kota Tanjungpinang menjalankan visi terwujudnya “Tanjungpinang Sebagai Kota Yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera Dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”.

Visi inilah yang dibawa pasangan Syahrul-Rahma dalam memimpin Kota Tanjungpinang selama masa 2018-2023. Tiga tahun bukanlah waktu yang panjang bagi sebuah pemerintahan untuk menyelesaikan segala permasalahan kota.

Namun, pasangan Syahrul-Rahma terus berupaya menyelesaikan visi misi yang telah terencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang 2018-2023.

Awal 2020, pasangan Syarul-Rahma dihadapkan dengan tantangan kondisi darurat kesehatan wabah virus corona. Namun, seiring perjuangan Syahrul-Rahma mengatasi kondisi pandemi covid-19, duka mendalam pun menyelimuti jajaran pemerintah dan masayarakat Kota Tanjungpinang karena ditinggalkan sosok pemimpin almarhum Syahrul.

Sepeninggal almarhum Syahrul, tampuk kepemimpinan kota Tanjungpinang dilanjutkan Wali Kota Rahma. Kemudian, pada 28 Juni 2021, Endang Abdullah resmi dilantik sebagai Wakil Wali Kota Tanjungpinang mendampingi Wali Kota Rahma.

Dalam kurun tiga tahun melanjutkan visi misi almarhum Syahrul, Wali Kota Rahma terus melakukan inovasi dan terobosan untuk merealisasikan visi misi kota Tanjungpinang.

Banyak pencapaian yang memang sudah terealisasi dan telah menunjukkan perbaikan dalam berbagai bidang mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan.

Selama kurun waktu 2018-2021, tercatat dari 8 indikator tujuan pembangunan RPJMD, sebanyak 4 indikator telah mencapai target 2020, hal ini menunjukkan pencapaian target indikator tujuan pembangunan RPJMD tahun 2018-2023 telah tercapai sebesar 50%.

Sementara, pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, tercatat dari 34 indikator Sasaran Pembangunan RPJMD, sebanyak 22 indikator telah mencapai target pada tahun 2020, hal ini menunjukkan pencapaian target indikator sasaran pembangunan RPJMD telah tercapai sebesar 64,7%.

Memasuki tahun 2019-2020, capaian program dan kinerja yang menjadi prioritas pembangunan dalam satu tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungpinang, diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pariwisata, dan penanganan Covid-19 di Kota Tanjungpinang,

Pencapaian Bidang Pendidikan
Pada bidang pendidikan di tahun 2020, rata rata capaian target indikator program di bidang pendidikan tercapai dengan katagori sangat tinggi.

Adapun beberapa indikator yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di antaranya, angka partisipasi kasar PAUD meningkat dari 65% menjadi 68%, SD dari 97% menjadi 98%, dan SMP dari 94% di tahun 2019 menjadi 95% di 2020.

Angka partisipasi murni di tahun 2019 dan 2020 tingkat SD tetap yakni 87%, sementara pada jenjang SMP meningkat dari 77% menjadi 78%.

Kemudian, telah terealisasi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana jenjang SD dan pengadaan sarana penunjang pembelajaran jenjang SMP se-Kota Tanjungpinang, serta bantuan seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis kepada siswa baru tingkat SD dan SMP yang di tahun 2021 telah diberikan kepada 3.666 siswa SMP dan 3.604 siswa SD negeri dan swasta.

Realisasi dari Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 di Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan jumlah siswa 5.562 SD sebesar Rp1.424.925.000, dan untuk siswa SMP dengan jumlah 2.818 siswa sebesar Rp1.200.000.000. Ditahun 2021 realisasi PIP untuk siswa SD 3.145 siswa sebesar Rp1.228.725.000, dan untuk siswa SMP 2.031 siswa sebesar Rp1.247.250.000.

Pencapaian Bidang Kesehatan
Di bidang kesehatan, dalam kurun waktu itu, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan adanya peningkatan persentase kepemilikan JKN KIS bagi penduduk miskin dari 21,91% menjadi 22,08%.

Persentase peningkatan status kelulusan akreditasi puskesmas dari 28,57% menjadi 42,86%, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup turun dari 202,53 menjadi 130,85, persentase balita stunting turun dari 23,35% menjadi 19,09%.

Peningkatan kunjungan rawat jalan dari 43.681 menjadi 60.246 kunjungan, dan peningkatan jumlah kunjungan rawat inap dari 7.092 menjadi 8.443 kunjungan.

Disamping itu, telah teralisasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas Sungai Jang, pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana posyandu, polindes, poskel, dan pustu, dan peningkatan status akreditasi puskesmas.

Yaitu, puskesmas batu 10 dari utama menjadi paripurna, puskesmas Tanjungpinang dari dasar menjadi utama, dan penilaian status puskesmas Tanjung Unggat menjadi utama.

Pencapaian Bidang Pembangunan Infrastuktur
Beberapa capaian kinerja dalam urusan pembangunan kurun waktu 2019-2020, diantaranya, penambahan panjang jalan yang terbangun sepanjang 5,5 km, jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap yang meningkat dari 235,8 Km menjadi 243,19 km, persentase drainase dalam konidisi baik meningkat dari 28,25% menjadi 28,75%.

Persentase rumah layak huni dari 8,85% menjadi 11,59%, luasan kawasan kumuh yang menurun dari 64,52% menjadi 24,95%, dan peningkatan persentase penerangan jalan umum yang terpasang dari 60,82% menjadi 71,30%.

Sepanjang tiga tahun terakhir, dalam pembangunan hingga normalisasi penanganan titik banjir, Dinas PUPR telah tangani titik genangan air yang berkurang mencapai 7,4% pada 2020 dari 138% titik banjir pada tahun 2018.

Tak hanya itu, masa kepemimpinan Rahma, penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang berada di jalan umum maupun jalan lingkungan serta di ruang-ruang publik seperti, taman-taman kota hingga tempat pemakaman umum (TPU).

Sesuai target RPJMD semua jalan dilalui PJU terpasang di 8.112 titik. Dalam kurun waktu 2018 hingga September 2021, total jumlah lampu PJU sampai dengan selesai pembangunannya sebanyak 6.637 titik, dengan total lampu terpasang sebanyak 1.429 PJU yang tersebar di jalan-jalan protokol hingga perumahan.

Sehingga dari target peningkatan PJU, menyisakan kekurangan pembangunan lampu PJU 1.475 titik atau 18,1%.

Beberapa prioritas pembangunan lainnya yang telah terealisasi di masa kepemimpinan Wali Kota Rahma adalah pembangunan Quran Centre, kantor Kelurahan Tanjungpinang Kota, dan beberapa kegiatan rehabilitasi gedung kantor seperti rehab eks.

Kantor Kelurahan Tanjungpinang Barat (PGRI) dengan progress fisik 25% dan Rehab eks. kantor DPRD (LAM) dengan progres fisik 26%.

Program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase serta pengadaan lahan dalam rangka pengendalian banjir.

Dalam penataan kawasan kumuh, di bawah kepemimpinan Rahma, keberhasilan capaian tiap tahun pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tahun 2018, luas permukiman kumuh yang tertangani yaitu seluas 40 Hektar, tahun 2019 permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang berhasil ditangani seluas 42,4 Hektar, dan di 2020 permukiman kumuh Kota Tanjungpinang berhasil ditangani seluas 20,83 Hektar.

Progress persiapan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dan memudahkan akses dalam pengurusan segala perizinan dan dokumen lainnya di Kota Tanjungpinang.

Di tahun 2021, sedang dilaksanakan pembangunan Mal Pelayanan  Publik ( MPP) Kota Tanjungpinang yang dipusatkan di Jalan Agus Salim (Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah).

Pembangunan MPP dilaksanakan dalam 2 tahap. Pembangunan tahap 1 saat ini sedang dalam proses pelaksanaan dan akan dilanjutkan pembangunan tahap 2 pada tahun 2022.

Pencapaian Bidang Ketenagakerjaan, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Pada urusan penanaman modal, ketenagakerjaan dan perdagangan, beberapa program prioritas yang telah dilaksanakan diaiantaranya, pelaksanaan program peningkatan promosi dan kerja sama investasi melalui promosi dan partisipasi pameran dalam negeri serta fasilitasi antara pelaku UMKM dan dunia usaha.

Perencanaan tenaga kerja kota Tanjungpinang untuk pencapaian perluasan perencanaan tenaga kerja, bimbingan penyuluhan LKPM online bagi pelaku usaha dalam rangka peningkatan iklim investasi, pelatihan dan sertfikasi tenaga kerja.

Selain itu dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan juga sudah dilakukan kegiatan pasar murah, pengoperasian metrologi legal dan pemantauan harga stok bahan kebutuhan pokok dan juga telah dilakukan kegiatan peningkatan sarana perdagangan.

Sehingga didapati beberapa kinerja turut meningkat dari target dan tahun sebelumnya diantaranya, peningkatan pada nilai investasi asing dari USD2.930 menjadi USD10.652, pencapaian nilai invetasi dalam negeri sebesar Rp535,8 milyar lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu Rp320 miliar.

Meningkatnya besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dari 16% menjadi 33%, serta tercapainya pengendalian fluktuasi harga bahan pokok dan kelancaran arus sembako, serta persentase wajib ukur tera, hingga penyediaan pasar dalam kondisi yang baik.

Pencapaian Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan Pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan, dalam kurun waktu tiga tahun telah dilaksanakan program prioritas dalam mendukung peningkatan budaya serta destinasi wisata diantaranya, pengamanan situs sejarah dan cagar budaya kota Tanjungpinang.

Pencapaian kinerja atas hasil pembangunan di sektor kebudayaan dan pariwisata pada tahun 2019 yang meningkat dari tahun sebelumnya, diantaranya, peningkatan pertumbuhan pada sektor wisata dari 29,62% menjadi 32,77%, peningkatan SDM pariwisata berkompeten dari 24 orang menjadi 200 orang.

Sementara tahun 2020, akibat dampak pandemi covid-19, jumlah kunjungan wisman ke Tanjungpinang menurun menjadi 18.246 dari tahun sebelumnya sebanyak 170.624.

Serta persentase pelaku pariwisata yang bekerja sama dalam pengembangan wisata dari 67,07% menjadi 72,63%, dan produk ekonomi kreatif yang di daftarkan ke haki yang telah mencapai 102 produk.

Pencapaian Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi
Masa kepemimpinan Rahma, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019 telah mencapai 78,73 meningkat 0,4 point dari tahun  sebelumnya 78,33. Kemudian di 2020 naik sebesar 78,91, IPM tersebut menempati urutan ke dua tertinggi di provinsi Kepri.

Nilai IPM tersebut telah melampaui IPM provinsi Kepri 75,59 dan IPM nasional 71,94.Tahun 2020, IPM dari sisi pengetahuan di Tanjungpinang menunjukkan kemajuan.

Hal tersebut tercermin dari membaiknya harapan lama sekolah (HLS) sebesar 14,12, tumbuh 0,03% dibandingkan tahun 2019 sebesar 14,09. Sementara rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 10,25, tumbuh 0,26% di banding tahun 2019 sebesar 9,99.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi kota Tanjungpinang di 2019 sebesar 3,27%, mengalami kenaikan 0,06% dari tahun sebelumnya 3,21%.

Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,45%, dan garis kemiskinan di kota Tanjungpinang pada 2019 sebesar 9,03% atau menurun 0,21% dari tahun sebelumnya yakni 9,24% dan di 2020 sebesar 9,37%. Untuk angka inflasi, terjadi penurunan di tahun 2020 yakni sebesar 1,66 dari tahun sebelumnya sebesar 2,40%.

Dalam kurun waktu 2018-2021, tercatat perkembangan investasi yang masuk ke kota Tanjungpinang untuk investor berskala nasional (PMA) dalam rentang 2018 hingga triwulan II sebanyak 8 investor.

Sedangkan, investor berskala nasional (PMDN) dalam rentang 2019 sampai triwulan II 2021 mengalami perkembangan terbanyak pada 2019 dengan 345 investasi dan jumlah yang sedikit tahun 2018 sebanyak 114 investasi.

Sementara itu, tahun 2018 indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Tanjungpinang berada pada range 62,51 sampai dengan 81,25 dengan kategori ‘’Baik’’.

Baca Juga :   Kapolres Tanjungpinang Membenarkan Penemuan Korban Terakhir Bernama Subagyo

Dan pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungpinang menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik adalah 70,00 dengan kategori “Baik” dan realisasinya sebesar 86,68 dengan kategori “Sangat Baik” dengan capaian kinerja tahun 2019 mencapai 123%.

Selanjutnya, tahun 2020 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sebesar   86,91 mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 72.2, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan 0,23 persen  terhadap realisasi tahun 2019.

Tahun 2019, Kota Tanjungpinang telah mengikuti Pengukuran Indeks Daya Saing dengan memperoleh indeks sebesar 0,076 poin (kategori rendah), pada tahun 2020 dengan indeks 2,89 poin (kategori tinggi) dan pada tahun 2021 dengan indeks 2,782 (kategori tinggi).

Dari sisi memperluas akses keuangan bagi UMKM, pertama di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang membentuk dan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Keberadaan TPAKD ini sebagai komitmen pemko Tanjungpinang untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah dan bagi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Tanjungpinang.

Nantinya, program kerja melalui roadmap TPAKD 2021-2025 akan segera dibentuk agar tim pokja TPAKD dapat bekerja secara terkoordinir dan terarah.

Pencapaian Penanganan Covid-19
Seperti halnya para pemimpin di daerah, bahkan belahan dunia lainnya, masa pemerintahan Wali Kota Rahma dan Wakil Wali Kota Endang Abullah pun mendapat hantaman pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi visi misi dan program-program yang direncanakan di awal jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Sejumlah program harus dibatalkan demi mengalihkan anggaran untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Pada APBD tahun 2020 ini, pemko telah melakukan reffocusing anggaran guna mengantisipasi penurunan jumlah pendapatan, baik yang bersumber dari pendanaan pemerintah pusat juga yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di kota Tanjungpinang yaitu, penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengamanan sosial, serta percepatan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity masyarakat Kota Tanjungpinang.

Hingga, Selasa 20 September 2021, capaian vaksinasi kota Tanjungpinang untuk dosis pertama usia 18 tahun keatas mencapai 126.750 orang atau 82,17% dengan sisa target 27.492 dari target yang ditetapkan sebanyak 154.242 jiwa, sedangkan dosis kedua mencapai 93.150 orang atau 60,39% dengan sisa target 61,092 orang.

Untuk vaksinasi usia 12-17 tahun yang telah mendapatkan suntikan dosis pertama sebanyak 19.985 atau 84,01% dengan sisa target 3.803 orang dari target sasaran yang ditetapkan sebanyak 23.788 orang, sedangkan dosis kedua, jumlah anak yang telah divaksin sebanyak 12.290 orang atau 51,66% dengan sisa target sebanyak 11.498 orang.

Sementara tenaga kesehatan (nakes) yang telah menerima dosis ke tiga sebanyak 1.891 nakes atau 66,49% dari target sasaran sebanyak 2.844 nakes.

Pencapaian bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dalam bidang Teknologi dan Informatika, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah terlaksana program Gerakan Tanjungpinang Menuju 100 Smart City, program ini pun menghasilkan Masterplan dan Quick Win Smart City Tanjungpinang.

Progress 3 quckwin di tahun 2019 adalah kepariwisataan, kesehatan, dan integrasi data.

Berkat komitmen dan sinergitas jajaran OPD pemerintah Kota Tanjungpinang, FKPD, stakeholder, dan masyarakat, Master plan smart city kota Tanjungpinang berhasil meraih penghargaan Exhibtion, Evaluation & President Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Disamping itu, di tahun 2021, telah terealisasi pembuatan Tanjungpinang Command Center meliputi penyediaan CCTV dan tampilannya menggunakan NVR telah terpasang di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

Nantinya akan ditampilkan pada ruangan Tanjungpinang Command Center yang dipusatkan di gedung kantor Wali Kota Tanjungpinang yang proses persiapan interior bangunan sedang dilaksanakan.

Selain itu, selama 2021 telah melakukan peningkatan penyediaan dan pengelolaan teknologi informatika dan pengembangan Teknologi Informatika melalui pembangunan publik Hotspot sebanyak 10 titik lokasi yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Tanjungpinang, yang berada di titik lokasi Taman Kota dan fasilitas perumahan yang sudah berjalan 60%.

Melalui pengelola informasi dan dokumentasi, peliputan, penyedia, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik, serta fasilitasi video conferance, memaksimalkan komunikasi informasi melalui penggunaan media sosial tentang penyampaian informasi program, kebijakan, serta kegiatan pemerintah, baik yang sudah, yang sedang, dan akan dilaksanakan pemerintah kota Tanjungpinang.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari sisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2019 mencapai 96,77 naik sedikit di tahun 2020 yakni sebesar 96,79.

Sedangkan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 76,44 dibandingkan tahun 2019 sebesar 76,13.

Selama Januari hingga Juli 2021, DP3APM mencatat terdapat 24 perempuan dan 37 anak di Kota Tanjungpinang menjadi korban kekerasan.

Untuk jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi terhadap anak adalah 11 kasus kekerasan fisik, 10 kasus kekerasan seksual, 5 kasus kekerasan psikis, 2 kasus penelantaran.
Kasus kekerasan tersebut telah ditangani UPTD PPA.

Untuk itu, sebagai upaya mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa organisasi perempuan telah dan akan diberikan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan ini seperti PKK, Darma Wanita, GOW, BKMT, PIA Ardya Garini, Jalasenastri, Persit Kartika Candra Kirana, Adyaksa, DarmaYukti Karini dan lainnya.

Hingga saat ini, di 18 kelurahan dan 18 RW di Tanjungpinang juga telah dibentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sebagai wadah peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Selain itu, di kantor DP3APM telah ada Galeri Puan Jelita. Galeri ini sebagai wadah kreatifitas perempuan Kota Tanjungpinang.

Melalui galeri ini, dapat kita promosikan berbagai hasil kerajinan unggulan kepada masyarakat luas sebagai produk kebanggaan, khsusnya masyarakat Tanjungpinang.

Penghargaan yang Dicapai
Berkat kerja keras seluruh jajaran pemko Tanjungpinang dan dukungan dari masyarakat. Sejumlah prestasi pun berhasil diraih pemko Tanjungpinang.

Diantaranya, tujuh tahun berturut-turut berhasil meraih dan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan predikat penilaian BB (baik), atas hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan atas keberhasilan kota Tanjungpinang, dalam penyusunan masterplan smart city 2019 dalam rangka gerakan menuju 100 smart city dari Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kemudian, pencapaian daya saing daerah dengan kategori tinggi, atas hasil pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) tahun 2020, berdasarkan model yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

Penghargaan anugerah pesona Indonesia 2019 dari kementerian pariwisata, kota Tanjungpinang menjadi wisata halal unggulan serta wisata halal terpopuler peringkat ketiga, penghargaan sebagai kota layak pemuda tahun 2019 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Penghargaan Swasti Saba Wiwedra atas kualifikasi pembinaan dengan cakupan 4 tatanan program kabupaten dan kota sehat tahun 2019 dari Kementerian Kesehatan.

Penghargaan Dafa Award sebagai Forum Anak terbaik se-Indonesia dan forum anak dengan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan terbaik se-indonesia dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga penghargaan pencapaian response rate Sensus Penduduk Online 2020 dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Kemudian, Predikat Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak tingkat Madya dari rentang waktu tahun, 2018 hingga 2021 masih dapat dipertahankan Pemerintah Kota Tanjungpinang
Dan predikat Kota dengan TPID terbaik untuk wilayah Sumatera.

Penghargaan ini di berikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara TPID Awards 2018 yang disejalankan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta Tahun 2019.

Pada TPID Award 2019 dalam Rakornas Pengendalian Inflasi di Jakarta Tahun 2020 Kota Tanjungpinang kembali mendapatkan penghargaan nominasi ke II se- Sumatera.

“Prestasi yang telah kita raih bersama, hendaknya tidak membuat kita cepat berpuas diri, namun kita jadikan sebagai energi positif untuk mendorong performa dan kinerja terbaik dalam peningkatan kinerja pemerintahan,” pesan Wali Kota Rahma.

Selama tiga tahun masa pemerintahan Syahrul-Rahma, dilanjutkan Wali Kota Rahma dan Wakil Wali Kota, Endang Abdullah, masyarakat kota Tanjungpinang telah merasakan hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah kota Tanjungpinang.

Dukungan seluruh jajarannya, stakeholder, dan doa masyarakat menjadi kunci keberhasilan kinerja pemerintah kota Tanjungpinang untuk mewujudkan Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, berbudaya, sejahtera, dan sejajar dengan kota maju di daerah lainnya.

Walikota Tanjungpinang Rahma dan wakil Walikota Endang Abdullah bersama Forkopimda. Foto : Istimewa

Sementara itu, tiga tahun gerak langkah Syahrul-Rahma, dan perjalanan Rahma-Endang dalam melanjutkan pembangunan Kota Tanjungpinang juga turut menghasilkan capaian keberhasilan dan menciptakan berbagai inovasi untuk kemajuan Kota Tanjungpinang bersama Organisasi Perangkat Daerah-nya.

Dengan menjalankan visi “Tanjungpinang Sebagai Kota Yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera Dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”, Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma S. IP bersama Wakil Walikota Endang Abdullah S. Kp, M. Si, sisa masa jabatan 2018-2023 melanjutkan visi kepemimpinan pasangan Syahrul-Rahma.

Tantangan terbesar Rahma-Endang memimpin di tengah situasi Pandemi covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia termasuk Tanjungpinang.

Dampak pandemi dirasakan pada segala sektor, baik dari segi ekonomi, pembangunan, pariwisata, juga pendidikan, tetapi Rahma-Endang terus bekerja, berinovasi, dan berbuat maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang dengan tetap fokus pada percepatan penanganan covid-19.

Meski demikian, program prioritas untuk kepentingan masyarakat banyak secara bertahap dijalankan walaupun dengan keterbatasan anggaran yang dikarenakan Pemerintah Daerah harus merelokasi atau mengalihkan anggaran untuk penanganan covid-19 di Kota Tanjungpinang.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan
Masa Kepemimpinan Rahma, perbaikan dan pembangunan lampu penerangan jalan umum (PJU) menjadi prioritas demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.

Pada bidang PJU, tentu selain pembangunan lampu lampu PJU di sejumlah lokasi baru, juga pemeliharaan/perbaikan seperti perbaikan lampu PJU yang tidak berfungsi optimal.

Penanganan cepat merupakan komitmen Dinas Perkim dalam melayani warga Kota Tanjungpinang karena PJU menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam beraktivitas saat malam hari.

PJU berdampak dalam berbagai aspek pendukung warga secara umum, termasuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Untuk pemeliharaan lampu PJU yang sudah diperbaiki pada tahun 2019 jumlah keseluruhan adalah 553 buah (dengan rincian lampu LED sebanyak 131, dan lampu SON-T sebanyak 422).

Jumlah perbaikan lampu PJU sampai dengan Desember 2020 adalah 1641 titik, dan Jumlah perbaikan lampu PJU di tahun 2021 sebanyak 1278 titik tersebar di seluruh wilayah kota Tanjungpinang.

Pembangunan jaringan lampu dan meterisasi pada tahun 2018 sebanyak 294 lampu, tahun 2019 sebanyak 290 lampu, tahun 2020 sebanyak 534 lampu, dan tahun 2021 sebanyak 1429 lampu.

Baca Juga :   Bupati Natuna Hadiri Malam Pisah Sambut Danlanud RSA Ranai

Juga terdapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kota Tanjungpinang, pada tahun 2018 dari APBN sebanyak 274 unit dan melalui DAK 68 unit. Tahun 2019 dari regular (APBN) sebanyak 274 unit, NAHP sebanyak 135 unit, dan melalui DAK 183 unit. Tahun 2020 sebanyak 294 unit. Dan untuk tahun 2021 BSPS melalui APBN sebanyak 282 unit dan melalui DAK 47 unit.

Dinas Pendidikan
Pada bidang pendidikan di tahun 2020, rata rata capaian target indikator program di bidang pendidikan tercapai dengan katagori sangat tinggi.

Adapun beberapa indikator yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di antaranya, angka partisipasi kasar PAUD meningkat dari 65% menjadi 68%, SD dari 97% menjadi 98%, dan SMP dari 94% di tahun 2019 menjadi 95% di 2020.

Angka partisipasi murni di tahun 2019 dan 2020 tingkat SD tetap yakni 87%, sementara pada jenjang SMP meningkat dari 77% menjadi 78%.

Kemudian, telah terealisasi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana jenjang SD dan pengadaan sarana penunjang pembelajaran jenjang SMP se-Kota Tanjungpinang, serta bantuan seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis kepada siswa baru tingkat SD dan SMP yang di tahun 2021 telah diberikan kepada 3.666 siswa SMP dan 3.604 siswa SD negeri dan swasta.

Realisasi dari Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 di Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan jumlah siswa 5.562 SD sebesar Rp 1.424.925.000, dan untuk siswa SMP dengan jumlah 2.818 siswa sebesar Rp 1.200.000.000.

Di tahun 2021 realisasi PIP untuk siswa SD 3.145 siswa sebesar Rp1.228.725.000, dan untuk siswa SMP 2.031 siswa sebesar Rp 1.247.250.000.

Pada setiap tahun penerimaan peserta didik baru (PPDB), terutama di wilayah Tanjungpinang Timur selalu terjadi kekurangan daya tampung, karena rasio ruang kelas dengan jumlah anak usia sekolah sudah tidak berimbang, untuk mengatasi hal ini Dinas Pendidikan sudah membangun Ruang Kelas Baru (RKB) di SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur sejumlah 4  RKB, SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur sebanyak 4 RKB, SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur 4  RKB, SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur 6 RKB, seluruhnya sudah dibangun 18 RKB untuk SD, dan 8 RKB di SMP Negeri 16.

Selain membangun RKB SD dan SMP,  juga sudah dilaksanakan rehab ruang kelas yang rusak sebanyak 25 ruang kelas SD, 41  ruang kelas SMP, 3 ruang kelas TK Negeri dan 1 ruang kelas SKB.

Disamping itu juga telah membangun dan merehab sebanyak 67 toilet SD, dan  toilet SMP sejumlah 23, serta telah dibangun 3 unit perpustakaan SD dan 3 SMP, merehab 1 ruang perpustakaan SMP, merehab 2 ruang majelis guru SD dan 2 ruang majelis guru SMP, telah merehab 6 Laboratorium SMP, serta membangun 4 unit majelis guru dan 4 unit UKS SD.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kepada masyarakat secara cepat dan tanggap.

Selama 2018 hingga Juni 2021, DPKP telah melakukan penanganan kejadian kebakaran 619 kejadian, baik kebakaran hutan/lahan, kendaraan, trafo, tabung gas, meteran listrik, hingga rumah dan bangunan. Sementara, tindakan penyelamatan (rescue) telah ditangani sebanyak 309 kejadian, mulai dari penyelamatan, manusia, ular, monyet, sarang tawon dan lebah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang gencar melaksanakan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 tentang penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 di Kota Tanjungpinang.

Selama 2020-2021, Satpol PP rutin memonitoring dengan keliling beberapa wilayah Kota Tanjungpinang bersama TNI, Polri, dan Dishub untuk melihat sejauh mana kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

Namun demikian, pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes) masih saja terus terjadi.

Di tahun 2020, jumlah pelanggar yang diberikan sanksi administrasi denda Rp50.000 sebanyak 1.171 orang, sanksi sosial membersihkan area dimana dilaksanakan kegiatan prokes sebanyak 584 orang, dan surat teguran sebanyak 18 orang.

Tahun 2021, kegiatan penegakan hukum protokol kesehatan tetap dijalankan dengan tim dari TNI, Polri, Dihub dan Tenaga Kesehatan tetapi pada Bulan Juni 2021 hingga kegiatan selesai sanksi administrasi dan sanksi sosial tidak diberlakukan.

Akan tetapi masyarakat yang kedapatan berada di tempat umum dengan atau tanpa prokes akan dilakukan antigen di lokasi.

Masyarakat dengan hasil antigen positif akan langsung di karantina, dan pemilik usaha akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan.

Jumlah pelanggar di tahun 2021 yang diberikan sanski administrasi sebanyak 1.405 orang dan sanksi sosial sebanyak 936 orang. Uang denda pelanggaran prokes yang di peroleh di serahkan ke kas Daerah Kota Tanjungpinang.

Dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Tanjungpinang.

Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat Kota Tanjungpinang dengan melakukan kegiatan penertiban terkait dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat, sehingga penegakan Perda dari waktu ke waktu semakin optimal.

Dalam kurun waktu 2018-2021, kinerja penegakkan Perda dan Perkada terus mengalami kenaikan dari persentases realisasi sebesar 8.36% menjadi 85.6% di tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021 akan dilakukan perhitungan capaian kinerjanya di akhir tahun.

Selain, pencapaian pada urusan pelayanan dasar, di masa kepemimpinan Rahma, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan non pelayanan dasar juga menunjukkan berbagai inovasi dan pencapaian kinerja.

Sejumlah program yang telah dilaksnakan pada masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Tanjungpinang, sebagai berikut :

BAPPELIBANG
RPJMD merupakan dokumen pembangunan daerah uang berisi penjabaran visi misi, dan program kepala daerah masa kepemimpinan Almarhum Syahrul-Rahma, dilanjutkan Wali Kota Rahma dan Wakil Wali Kota Endang Abdullah.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, tercatat dari 8 Indikator Tujuan Pembangunan RPJMD, sebanyak 4 Indikator telah mencapai target 2020, hal ini menunjukkan pencapaian target indikator Tujuan Pembangunan RPJMD telah tercapai sebesar 50%.

Sementara, pencapaian Sasaran pembangunan RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, tercatat dari 34 Indikator Sasaran Pembangunan RPJMD, sebanyak 22 Indikator telah mencapai target 2020, hal ini menunjukkan pencapaian target indikator Sasaran Pembangunan RPJMD telah tercapai sebesar 64,7%.

Adapun masih terdapatnya indikator RPJMD yang belum mencapai target pada tahun 2020, masih berkaitan erat dengan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 termasuk kebijakan-kebiajakan pembatasan yang diterapkan di masyarakat.

Beberapa indikator RPJMD lainnya yang belum mencapai target pada tahun 2020 seperti target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, investasi berskala nasional, pertumbuhan pajak, kunjungan wisatawan, jumlah prestasi pemuda, dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB. Oleh karenanya masih diperlukan upaya keras serta dilakukannya penyesuaian terhadap target-target pembangunan tersebut agar pencapaiannya lebih realistis menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan indeks daya saing nasional dan indeks daya saing daerah, ketersediaan data dan informasi yang akurat sanagt perlu untuk dipahami oleh pemerintah daerah terkait dengan kondisi daya saing pemerintah kabupaten/ kota saat ini.

Hasil pengukuran indeks daya saing daerah ini akan digunakan sebagai dasar (baseline) dalam perbaikan terhadap aspek-aspek yang memiliki nilai rendah dan signifikan dalam mendukung pencapaian indeks daya saing daerah pemerintah kabupaten/ kota.

Adapun manfaat dari pengukuran indeks daya saing daerah antara lain, menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan, baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah, sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat   bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

Salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Atas  pencapaian  seluruh aktivitas di daerah  dalam  memanfaatkan  segala  potensi yang dimiliki  dengan mengoptimalkan  ekosistem,  potensi  dan  berbagai  hasil  iptek  dan  inovasi  untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan maka Pemerintah Pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Anugerah Inovasi Indonesia Kategori Pemerintah Daerah Inovatif.

IDSD  terdiri dari 4 Aspek/Faktor, 12 Pilar, 23 dimensi dan 97 indikator yang harus diinput pada setiap tahunnya oleh masing-masing daerah dan nantinya akan dituangkan kedalam Laporan Indeks Daya Saing Daerah Kota Tanjungpinang (IDSD Kota Tanjungpinang).

Kota Tanjungpinang sejak tahun 2019 telah mengikuti Pengukuran Indeks Daya Saing dengan memperoleh indeks sebesar 0,076 poin (kategori rendah), pada tahun 2020 dengan indeks 2,89 poin (kategori tinggi) dan pada tahun 2021 dengan indeks 2,782 (kategori tinggi).

Untuk capaian pengurangan perumahan dan pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang selama 2018-2021, Berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 377 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang memiliki kawasan kumuh seluas 150,41 Hektar, namun setelah dilakukan peninjauan ulang dalam 5 tahun, pada tahun 2019 luasan ini bertambah menjadi 239,22 Hektar.

Selama beberapa tahun ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah berhasil melakukan berbagai upaya kolaborasi dalam rangka pengurangan luas permukiman kumuh, melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Bantuan Dana Investasi KOTAKU dan CSR.

Keberhasilan ini dapat dilihat melalui data capaian tiap tahun pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai berikut, tahun 2018, luas permukimankumuh yang tertangani yaitu seluas 40 Hektar, tahun 2019 permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang berhasil ditangani seluas 42,4 Hektar, dan di 2020 permukiman kumuh Kota Tanjungpinang berhasil ditangani seluas 20,83 Hektar.

Pada pelaksanaan Pra Musrenbang Kota Tanjungpinang Tahun 2021, Bappelitbang Kota Tanjungpinang sebagai penyelenggara membuat suatu terobosan dengan membuat kelompok pembahasan khusus forum CSR yang tergabung dalam Tim Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Pemerintah  (TJSLP) dan Tim Fasilitasi Sekretariat TJSLP.

Adapun maksud dan tujuan dari pembahasan Pra Musrenbang Forum CSR dalam rangka untuk mensinergikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022 dengan pihak BUMN, BUMD maupun Perusahaan Swasta yang ada di Kota Tanjungpinang.

Baca Juga :   Tiga Pejabat Eselon II Pemprov Kepri Dirotasi

Rapat Forum CSR dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dan dihadiri Perwakilan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang serta diikuti 43 orang perwakilan dari OPD maupun BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta secara Virtual Meeting.

Disepakati pula pada pembahasan Forum CSR sebanyak 48 Program/Kegiatan prioritas yang perlu didanai dari sumber CSR sebagai bentuk kemitraan dalam membantu pembangunan di Kota Tanjungpinang.

Adapun realisasi data dana CSR Badan Usaha Kota Tanjungpinang sebesar         Rp. 4.796.000.000 dengan rincian sebagai berikut PT. Pelindo I, Bank Riau Kepri, Badan Musyawarah Perbankan Daerah, Perum Bulog dan KADIN Kota memberikan bantuan program dana CSR berupa masker Sebanyak 10.000 pcs tahun 2020, PT. Prodia Widyahusada memberikan bantuan program dana CSR berupa masker sebanyak 4000 pcs di tahun 2021, PT. Angkasa Pura II memberikan bantuan program dana CSR berupa APD ke 7 Puskesmas diwilayah Kota Tanjungpinang.

Kemudian, PT. Pelindo memberikan bantuan program dana CSR untuk rumah ibadah di Kecamatan Tanjungpinang Kota, yaitu di Masjid Agung Alhikmah dan Masjid Raya Penyengat dengan Nilai Rp 40.000.000, PT. Angkasa Pura memberikan bantuan program dana CSR rumah ibadah pada Masjid dan Vihara, PT. Pelindo memberikan bantuan program dana CSR berupa pinjaman modal usaha dengan bunga ringan kepada 3 pelaku usaha kecil binaan Pelindo dengan nilai Rp 232.500.000, PT. Pelindo memberikan bantuan sosial program dana CSR berupa sembako untuk warga terdampak covid-19, PT.

Angkasa Pura II memberikan bantuan sosial program dana CSR berupa sembako pada perayaan Natal dan Tahun Baru, PT. Kimia Farma Apotek memberikan bantuan sosial program dana CSR berupa sembako.

Sementara, PT. Bank Riau Kepri memberikan bantuan sosial program dana CSR berupa sembako, PT. Angkasa Pura II memberikan bantuan program dana CSR berupa (Taman Bermain Anak) di Perumahan Kijang Lama, Taman Gurindam dan Kelurahan Pinang Kencana, PT. BPR Bestari memberikan bantuan program dana CSR untuk Forum Anak berupa 1 set alat kompang dan 1 set alat marawis, dan PT. Angkasa Pura memberikan bantuan program dana CSR berupa 1 unit RTLH di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Secara pertumbuhan, ekonomi mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 3,27% dari tahun sebelumnya di 2018 sebsar 3,21%, sedangakan di tahun 2020 sebesar -3,45%.

Kemudian untuk laju inflasi Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 sebesar 2,36 pada tahun 2019 dengan angka 2.40 namun pada 2020 terjadi penurunan angka inflasi menjadi 1,66%.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dalam rangka percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang kearsipan, Kota Tanjungpinang termasuk dalam pilot project implementasi e-arsip terintegrasi yang diluncurkan empat lembaga Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Badan Sandi Negara (BSN).

Dalam aplikasi SRIKANDI, nantinya setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa.

Adanya aplikasi SRIKANDI juga agar terwujudnya tata Kelola pemerintah yang efektif dan transparan melalui pengelolaan yang autentik dan terpercaya.

Sebagai penerapan SRIKANDI di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, saat ini sedang dilakukan penyusunan draf peraturan dan keputusan Wali Kota Tanjungpinang.

Disamping itu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam pengelolaan SRIKANDI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan e-arsip terintegrasi SRIKANDI secara daring/virtual yang diikuti oleh peserta dari beberapa OPD yaitu arsiparis dan pengelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Tanjungpinang dengan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dalam peningkatan penataan di pemko Tanjungpinang, dinas perpustakaan dan kearsipan melalui tim audit kearsipan telah melakukan pembinaan dan pengawasan penataan kearsipan di setiap OPD pemko Tanjungpinang. Peningkatan pengelolaan kearsipan tidak terlepas dari SDM dan sarana prasana yang mendukung untuk penyimpanan arsip.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam beberapa tahun ini terus berbenah dalam meningkatkan pengadaan sarana prasarana kearsipan untuk mendukung penyimpanan arsip yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Kearsipan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tanjungpinang memiliki tugas sentral sebagai intelelijen dalam melaksanakan deteksi dini kewaspadaan di Kota Tanjungpinang.

Demi terciptanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Badan Kesbangpol telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pembentukan FKDM adalah untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.

Sejak dari Tahun 2014 sampai dengan sekarang, dengan jumlah kepengurusan sebanyak 26 (Dua puluh enam) orang yang terdiri dari susunan kepengurusan Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjungpinang juga memiliki peran penting dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Kota Tanjungpinang. Kepengurusan FKUB periode 2021-2026 telah ini telah dikukuhkan Wali Kota Tanjungpinang pada 19 Agustus 2021.

Untuk pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) telah terlaksana tes urine bagi ASN dengan target 2% dari jumlah ASN di lingkungan pemko Tanjungpinanhg dan diikuti 94 ASN.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mengoptimalkan pelayanan penerbitan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang, salah satunya melakukan pelayanan jemput bola pembuatan Kartu Indentitas Anak (KIA). Tahun 2020, penerbitan KIA telah mencapai 65,10%.

Pencapaian ini sudah melampaui target nasional yakni 20%. Beberapa upaya dalam memberikan pelayanan KIA diantaranya pada 2021, telah dilaksnakan peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan SM, penambahan sarana dan prasarana Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ditempatkan di kelurahan Batu IX, melakukan jemput bola pelayanan penerbitan KIA ke taman kanak-kanak (TK), ke ketua RT/RW, posyandu, hingga melakukan penyisiran dan input data KIA balita 0-5 tahun  dari data SIAK per kelurahan dan dilakukan penerbitan KIA balita 0-5 tahun perkelurahan.

Disamping itu, sepanjang 2018-2021, beberapa inovasi layanan kependudukan juga telah dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil anatara lain Jerame (jemput, rekam, KTP-e), Berlian( bersama lapor identitas anak ), Jebolyandu (jemput bola pelayanan terpadu), Kiasan (kartu identitas anak segera disiapkan), Gemaspak (gerakan masyarakat peduli akta kematian), Kiakamu (kartu identitas anak bekerjasama dengan mitra usaha), Sijambang (siap 1 jam, ktp langsung bawa pulang), perekaman KTP-el untuk lansia dan orang sakit, jemput bola KTP-el go to school, dan Si- Kansil (sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM)

Dari sisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2019 mencapai 96,77 naik sedikit di tahun 2020 yakni sebesar 96,79. Sedangkan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 76,44 dibandingkan tahun 2019 sebesar 76,13.

Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya UPTD PPA Melalui Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang yang mempunyai fungsi menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang mencatat selama Januari hingga Juli 2021 terdapat 24 perempuan dan 37 anak di Kota Tanjungpinang menjadi korban kekerasan.

Untuk jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi terhadap anak adalah 11 kasus kekerasan fisik, 10 kasus kekerasan seksual, 5 kasus kekerasan psikis, 2 kasus penelantaran. Lalu, satu kasus perdagangan orang, dan 5 kasus non kekerasan yaitu perebutan hak asuh sebanyak 4 kasus dan anak hiperaktif 1 kasus.

Sedangkan, kekerasan pada anak, dimana anak sebagai pelaku ada 5 kasus, dengan rincian 2 anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan 3 anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Sementara, untuk jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah 14 kasus kekerasan fisik, 8 kasus kekerasan psikis, serta satu kasus penelantaran dan satu kasus non kekerasan.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan ini sebagian besar adalah keluarga terdekat yaitu suami 18 kasus, pacar 1 kasus, orang tua 1 kasus, keluarga lain dan orang lain 2 kasus.

Jika dibandingkan sebelum dan sesudah pandemi terdapat kecenderungan peningkatan dari beberapa jenis kekerasan pada anak antara lain, dari 16 kasus kekerasan fisik yang terjadi sepanjang rentang waktu 2018-2019 menjadi 20 kasus pada 2020-2021.

Pada 2018-2019 dari lima kasus kekerasan psikis menjadi 12 kasus di 2020-2021. Kemudian, kasus perebutan hak asuh dari 7 kasus di 2018-2019 menjadi 13 kasus di periode 2020-2021, dan dari 7 kasus penelantaran yang terjadi di 2018-2019 menjadi 15 kasus pada 2020-202.

Sebagai upaya mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata Rustam, beberapa organisasi perempuan telah dan akan diberikan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan ini seperti PKK, Darma Wanita, GOW, BKMT, PIA Ardya Garini, Jalasenastri, Persit Kartika Candra Kirana, Adyaksa, DarmaYukti Karini dan lainnya.

Hingga saat ini, di 18 kelurahan dan 18 RW di Tanjungpinang juga telah dibentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sebagai wadah peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Predikat Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak tingkat Madya dari rentang waktu tahun, 2018 hingga 2021 masih dapat dipertahankan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Kota Layak Anak sendiri adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Wakil Walikota Endang Abdullah dan Walikota Tanjungpinang Rahma fokus bekerjasama

Prestasi Anugerah Parahitha Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak. Di tahun 2018, Kota Tanjungpinang berhasil meraih penghargaan APE tingkat madya.
(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here