TANJUNGPINANG, deltakepri.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Rabu (11/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.
Mengusung tema “Membangun Fondasi Pembangunan Kota Tanjungpinang sebagai Smart City yang Inklusif dan Berbudaya”, Musrenbang kali ini menjadi momen strategis untuk menyelaraskan program kerja antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Lis Darmansyah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah partisipatif dan kolaboratif dalam proses pembangunan.
“Ini adalah ruang untuk menyatukan cita-cita kita. Musrenbang menjadi tempat negosiasi dan harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan agar tercapai konsensus bersama,” ujar Lis.
Ia juga menambahkan bahwa perencanaan RKPD 2026 merujuk pada berbagai regulasi nasional seperti:
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Permendagri No. 86 Tahun 2017,
4. serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
Menurutnya, Musrenbang ini adalah kelanjutan dari tahapan sebelumnya seperti forum konsultasi publik, Musrenbang kelurahan dan kecamatan, serta forum perangkat daerah.
“Sinkronisasi program dan kebutuhan masyarakat adalah kunci agar hasil pembangunan lebih tepat sasaran,” tegas Lis.
Plh. Kepala Bapelitbang Tanjungpinang, Drs. Surjadi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan amanat undang-undang sebagai wujud sistem perencanaan partisipatif berbasis bottom-up.
“Tujuannya adalah menyepakati prioritas pembangunan, indikator, target kinerja, dan lokasi kegiatan yang akan dimuat dalam RKPD 2026,” ujar Surjadi.
Musrenbang tahun ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu 11, 16, dan 17 Juni 2025. Kegiatan dilangsungkan secara hybrid (luring dan daring) dan terbagi dalam tiga bidang pembahasan utama, yakni pemerintahan, perekonomian, dan infrastruktur. (DK)
